Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Level menteri hingga kepala daerah turut bersuara atas kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang diungkap Sandi.
Karena mendapat banyak sorotan, Kejari Depok dan Polres Metro Depok konsen menangani kasus ini.
Setiap harinya sejumlah saksi dipanggil untuk diperiksa.
Langkah aparat ini mendapat reaksi positif dari warga.
Ini dibuktikan dengan Kejari Depok yang banjir karangan bunga.
Dalami Dugaan Korupsi di Dinas Damkar, Kejari Depok Banjir Dukungan Karangan Bunga
Belasan karangan bunga berisi tulisan dukungan pengusutan tuntas tindak pidana korupsi, berjejer dibagian depan Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Kota Depok.
Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri Depok memang tengah mendalami kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok.
Dugaan praktik korupsi ini, dibongkar sendiri oleh Sandi, personel Damkar yang berjaga di Pos Wali Kota Depok.
"Jangan gentar membela rakyat, kami rakyat Indonesia mendukung penuh," isi dalam karangan bunga yang dikirim oleh Koalisi Anti Korupsi Depok.
Ada pula karangan bunga dukungan yang berasal dari pendukung Sandi.
"Berantas korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok hingga ke akar-akarnya," isi dalam karangan bunga yang dikirim oleh pendukung Sandi.
Sementara itu, seorang petugas keamanan Kejari Depok, Achmad, mengatakan, belasan karangan bunga tiba mulai dari pukul 07.00 WIB.
"Dari jam 07.00 WIB mulai datang ini bunga-bunganya. Gak tahu siapa yang mesan, kata tukang bunganya disuruh antar kesini," kata Achmad di lokasi, Kamis (15/4/2021).
Pantauan TribunJakarta di lokasi, hingga pukul 09.50 WIB, total sudah ada 13 karangan bunga yang berjejer di sepanjanga pagar depan Kejari Depok.
*Asosiasi Honorer Depok Sampaikan Pesan Ini untuk Dinas Damkar
Suasana di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, sejak Kamis (15/4/2021) hingga Jumat (16/4/2021) terlihat berbeda.
Dari kejauhan deretan karangan bunga menghiasi halaman Kejari Depok.
Tulisannya pun seputar dukungan untuk Kejari Depok dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan sepatu PDL dan pemotongan insentif tenaga honor dalam melakukan penyemprotan disinfektan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok
Satu karangan bunga datang dari Asosiasi Honorer Depok yang bertuliskan "Terima Kasih Pak Jaksa Semangat Berantas Koruptor. Damkar Depok Tidak Butuh Oknum Pejabat Kaleng-Kaleng."
Dukungan juga datang dari Penggiat Whistleblower Indonesia, "Dukung Gerakan Whistleblower, Untuk Depok Bebas Dari Korupsi".
Tak hanya itu, ada juga dari karangan bunga itu yang menyebut dirinya sebagai pendukung Sandi yang tak lain merupakan pegawai honorer yang melaporkan adanya dugaan korupsidi DPKP Kota Depok.
"Berantas Korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok hingga ke Akar-Akarnya," tulis karangan bunga dari pendukung Sandi tersebut.
Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok, Ini Kata Wakil Wali Imam Budi Hartono
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, angkat bicara terkait dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.
Menurutnya, lebih baik polemik dugaan korupsi ini diselesaikan dulu di tingkat internal.
“Kalau belum mendalami secara baik ya, kasus itu apa gitu. Kalau di internal itu sebaiknya diselesaikan di internal dulu ya,” kata Imam selesai memantau harga bahan pokok di Pasar Agung, Sukmajaya, Kota Depok, Senin (12/4/2021).
Baca juga: Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Menteri Tjahjo Kumolo Bela Sandi, Sejumlah Saksi Diperiksa Bergilir
Baca juga: Heboh Petugas Damkar Depok Ungkap Dugaan Korupsi, Kini Dipanggil Kejari dan Kemendagri
Hingga saat ini Imam belum berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Gandara Budiana.
“Sampai saat ini belum bicara dengan mereka,” katanya.
Ia menuturkan pihaknya akan segera menyelidiki persoalan itu hingga ke akarnya.
“Tanya-tanya itu, memang dugaannya itu apa. Sebaiknya itu diselesaikan dulu di tingkat inspektur ya, lewat situ dulu jangan ngadu ke atas-atas."
"Enggak tahu apa salurannya tertutup atau tidak mengerti tentang mekanisme pemerintahan,” bebernya.
“Saya tanyakan kenapa ke medsos ya, karena mereka punya atasan, sebagai Kasi nya, atau Kabid nya, atau Kepala Dinas nya. Kalau disana tidak bisa ditangani baru naik, kita akan kordinasi lah ya,” timpalnya.
Menpan RB Thahjo Kumolo Bela Petugas Damkar Depok yang Bongkar Dugaan Korupsi Atasannya
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, membela Sandi.
Sandi merupakan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang melaporkan dugaan korupsi di tubuh instansinya bekerja.
Menurut Tjahjo, setiap orang berhak membuat laporan atas dugaan korupsi, terlebih di sebuah instansi pemerintahan.
Politikus PDI Perjuangan itu menggarisbawahi bahwa laporan yang disampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Saya pikir setiap warga negara maupun ASN bisa melaporkan. Sepanjang laporannya itu bisa dipertanggungjawabkan," ujar Tjahjo usai meresmikan mal pelayanan publik di Cilenggang, Serpong, Kamis (15/4/2021).
Tjahjo bahkan menyebutkan lembaga yang berwenang mengurus kasus korupsi.
"Silakan mau lewat Kepolisian, Kejaksaan, ke KPK, enggak ada masalah," ujarnya.
Tjahjo tegaskan bahwa aksi Sandi sebagai whistleblower tidak boleh diintervensi pihak manapun.
"Saya kira enggak boleh," jelasnya.
Sandi bisa saja mendapatkan perlindungan agar tidak diintervensi atas keberaniannya membongkar dugaan korupsi di Damkar Depok.
"Saya kira ada perlindungan," ujar Tjahjo.
Jawaban Kadis Damkar Depok
Berita terkait dugaan korupsi yang disampaikan Sandi, membuat Kepala Dinas (Kadis) Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana, angkat bicara.
Gandara mengatakan, apa yang dikatakan anak buahnya, Sandi, soal dugaan korupsi mulai dari pengadaan sepatu, selang, hingga pemotongan dana Covid-19 tidaklah benar adanya.
“Tidak benar itu,” ujar Gandara melalui sambungan telepon pada wartawan, Rabu (14/4) seperti dilansir TribunJakarta.com.
Gandara juga menjelaskan soal pengadaan sepatu yang harga per pasanganya Rp 850 ribu.
“Iya kan itu, PDL itu berbeda dengan sepatu safety boots yang penggunaan di lapangan. Kalau pemadaman itu kan harus lengkap dari mulai helm, tahan panas, sepatunya safety sesuai standar yaitu harvik. Kalau itu kan yang diperlihatkan oleh dia itu kan PDL tahun 2019 ya sudah lama jadi begitu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gandara juga mengatakan bahwa tidak ada pemotongan honor petugas non ASN (Aparatur Sipil Negara).
Ia mengatakan, pemotongan uang sebesar Rp 200 ribu memang peruntukan BPJS.
“Kalau yang BPJS ya memang ada, kalau penarikan itu kan ada kewajiban daripada pemerintah, dari pemberi kerja dan pekerja untuk BPJS kesehatan ketenagakerjaan yang dilaksanakan secara kolektif jadi kan tidak mungkin satu persatu tapi kolektif oleh bendahara disini disampaikan ke BPJS,” katanya.
“Aturan memang begitu ada tiga persen oleh pemberi kerja dan dua persen pekerja itu sendiri,” ujarnya.
Aksi Sandi Viral
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran mengungkap dugaan korupsi di tempatnya bekerja lewat sebuah foto yang diunggahnya di media sosial.
Foto tersebut langsung viral dan dapat banyak dapat dukungan.
Dalam foto tersebut, petugas Damkar yang diketahui bernama Sandi membawa dua buah poster.
Poster pertama bertuliskan : "Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan,"
"Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok," tulisnya di poster kedua. (TRIBUN Network/thf/Wartakotalive.com/Kompas.com/Tribunnews.com/TribunJakarta.com)