Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Varhan Abdul Azis mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas mencapai 3,25 juta kilometer persegi, dengan 70 persen wilayahnya adalah lautan, Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya kelautan.
Varhan menunjuk Data Estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun lalu, tentang keberadaan setidaknya sebelas sektor ekonomi kelautan, yang jika dijalankan dengan baik akan mendongkrak perekonomian nasional.
“Data menyatakan, total potensi ekonomi 11 sektor kelautan Indonesia itu mencapai 1,338 triliun dolar AS per tahun,” ungkap Varhan Abdul Azis usai Ketua DPR RI, Puan Maharani menyambut kunjungan Komandan Sekolah Staf Komando TNI AL (Seskoal) Laksamana Muda Tunggul Suropati di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/5) lalu.
Ia merinci kesebelas sektor kelautan tersebut yakni perikanan tangkap, budi daya, industri pengolahan, bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, wisata bahari, transportasi, jasa maritim, dan coastal forestry.
Varhan menyatakan, dengan potensi itu saja, optimisme Ketua DPR RI Puan Maharani bukanlah mimpi di siang bolong.
“Potensi itu nyata, real,” kata dia.
Artinya, bila Indonesia mampu memaksimalkan potensi tersebut menjadi kekuatan aktual, Indonesia sangat berpeluang menjadi salah satu poros maritim dunia, dan kembali kepada kejayaan kelautan sebagaimana pernah dirasakan Nusantara di zaman kebesaran kerajaan maritim Sriwijaya pada abad ke-9. Kerajaan Sriwijaya muncul dan berkembang pada kurun 700 M hingga 1200 M.
Varhan juga sepakat dengan uraian Puan soal prioritas pengembangan kemaritiman yang harus dilakukan untuk meraih tujuan keberadaan sebagai poros maritim tersebut.
Karena negara maritim sebagaimana disepakati adalah negara yang menggunakan dan menguasai semua kekuatan strategis di lautan sebagai kuasa laut yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan pertahanan-keamanan, maka rincian Ketua DPR RI agar Indonesia segera memperkuat kekuatan TNI AL adalah conditio sine qua non alias syarat mutlak.
“Armada TNI AL pernah memiliki kekuatan penggentar yang tinggi pada tahun 1960 an, dengan potensi yang kita miliki saat ini sudah saatnya TNI AL kembali dilengkapi dengan alutsista yg mumpuni hingga disegani. Kebutuhan Minimum Essential Force harus terpenuhi, itulah mengapa ingatan Ketua DPR RI Puan Maharani agar TNI AL diperkuat menjadi sangat strategis, “ tegas Varhan.
“Wujud kekuatan maritim strategis tersebut terdiri dari kuatnya armada perdagangan, armada perikanan, industri dan jasa maritim, infrastruktur, potensi sumber daya kelautan, dan tentu saja kekuatan angkatan laut sebagai armada perang,” kata Varhan.
Artinya, bila pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah setidaknya harus membangun kekuatan maritim yang strategis, mulai dari armada perdagangan hingga armada perang (TNI AL).
Varhan sendiri mengakui, pemerintah bukan tidak melakukan hal tersebut. Yang ada tampaknya prioritas seiring keterbatasan dana pembangunan yang ada. Ketua DPP KNPI itu menunjuk Lima Pilar Poros Maritim Dunia yang sempat dikemukakan Presiden Joko Widodo.
“Bila kita cermati, isi lima pilar tersebut, yakni pilar pertama: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan perkapalan, serta pariwisata maritime; Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, serta pilar kelima, yakni Membangun kekuatan pertahanan maritim, sudah mencakup segala kebutuhan yang harus kita wujudkan untuk membangun kekuatan maritime Indonesia,” urai Varhan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani Kamis kemarin menyatakan desakan akan perlunya Indonesia membangun dan mengembangkan kekuatan maritim agar pada saatnya Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Untuk itu, kata Puan, Indonesia pun tidak boleh terlambat untuk membangun armada militer laut yang tangguh, seiring pembangunan armada perdagangan, penangkapan ikan, pelabuhan dan aneka fasilitas kelautan lainnya.
"Untuk itu, penguatan TNI AL sebagai komponen utama kekuatan maritim Indonesia harus dilakukan," kata Puan saat menerima kunjungan Laksamana Muda Tunggul Suropati di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/5/2021) lalu.
Puan menilai pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, bukan lagi sekadar keinginan, melainkan sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk diwujudkan.