Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dicanangkan pemerintah terkesan belum terlaksana efektif.
Menurut Deddy, kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik di lapangan.
“Saya melihat komunikasi publik dan implementasi lapangan dari PPKM ini tidak didesain dengan baik. Akibatnya, terjadi penumpukan di titik-titik penyekatan, jalanan masih tetap ramai, aktivitas di luar wilayah perkantoran masih tetap tinggi,” ujar Deddy, kepada wartawan, Senin (5/7/2021).
Deddy menuturkan, PPKM di Jakarta hanya seperti hari libur. Orang tidak bekerja tetapi aktivitas lain tetap berjalan seperti biasa.
Tidak terlihat penurunan aktivitas di permukiman atau tempat-tempat keramaian.
Baca juga: Paksa Karyawan Kerja di Kantor, Gubernur Anies: Pemerintah Punya Kewenangan Cabut Izin Perusahaan
Bahkan di Jakarta, kata Deddy, aparat kelurahan terkesan tidak berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga.
“Seharusnya penyekatan itu dilakukan di pintu keluar masuk permukiman, sehingga sejak awal aktivitas warga yang tidak mendesak bisa dikurangi. Tanpa kerja sama aparatur terbawah dan warga di tingkat RT, PPKM ini tidak akan pernah mencapai tujuannya,” ujar Deddy.
“Terus terang saya risau kalau melihat keramaian di tingkat permukiman, apalagi daerah padat. Aktivitas warga tidak berkurang signifikan, ini sangat berbahaya,” imbuhnya.
Dia menegaskan varian virus corona yang sekarang menyerang, terutama varian Delta, sangat cepat penularannya. Klaster keluarga juga terus meningkat, demikian pula penderita anak-anak.
Deddy pun semakin khawatir karena kapasitas pelayanan kesehatan sudah melebihi kapasitas, dan terjadi kelangkaan oksigen.
“Jakarta sudah kolaps, beberapa hari ini banyak sekali orang yang kita kenal bertumbangan. Kematian terasa begitu nyata dan dekat. Tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparaturnya terkesan menghilang,” ungkap Deddy.
Deddy berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan instansi terkait di Jakarta segera muncul ke publik, melakukan sesuatu untuk memastikan PPKM Darurat berjalan dengan baik.
“Jangan sembunyi saat ada masalah lalu manggung saat keadaan membaik. Jakarta sekarang menjadi kota paling berbahaya di dunia. Apa Gubernur-nya tidak malu? Kita jadi bulan-bulanan media asing, persis seperti dulu kejadian di India. Pak Anies, turunlah, Anda punya pasukan hingga ke-RT, waktunya untuk Anda menata sistem dan bukan sekadar menata kata,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Lebih jauh, Deddy mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak boleh terus menerus berlindung di bawah pemerintah pusat.
Dia menegaskan, DKI Jakarta punya anggaran, punya aparat, dan punya kewenangan.
Maka dari itu, Deddy meminta Anies bekerja efektif dan meningkatkan kesadaran warga sebelum lebih banyak korban meninggal dunia akibat pengendalian pandemi Covid-19 di Jakarta yang tidak jelas.
“Kesuksesan PPKM ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat,” pungkasnya.