News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

PPKM Darurat, Satpol PP DKI Tindak 19.082 Orang Tak Pakai Masker dan Ribuan Tempat Usaha Bandel

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ruas Jalan Mampang Prapatan Raya tepatnya di Underpass Mampang menjadi titik penyekatan tambahan dalam kebijakan PPKM Darurat, Jumat (16/7/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satpol PP DKI Jakarta mencatat sudah menindak 19.082 orang yang tak menggunakan masker di masa PPKM Darurat, periode 3 - 14 Juli 2021.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan mereka yang kedapatan terjaring penindakan, disanksi kerja sosial dan denda administratif. Pemberian sanksi bertujuan untuk memberi efek jera.

"Sanksi ini untuk memberikan efek jera. Menggunakan masker ini penting untuk keselamatan diri kita dan orang lain dari paparan Covid-19," kata Arifin kepada wartawan, Sabtu (17/7/2021).

Disampaikan Arifin, dalam rentang waktu yang sama, ditemukan pula pelanggaran pada 768 restoran atau rumah makan, 179 kantor, dan 605 tempat usaha lain yang turut kena sanksi.

Petugas umumnya mendapati pelanggaran berupa operasional yang melebihi ketentuan pembatasan, tak menerapkan protokol kesehatan, serta bukan sektor yang dikecualikan.

Sanksi yang diberikan bagi tempat usaha yang melanggar yakni pembubaran, teguran tertulis, penutupan 3x24 jam dan denda.

Baca juga: Kapolri Ingatkan Pedagang K-5 Saat PPKM dan Pemberian Bansos

"Jumlah denda yang terkumpul dari seluruh pelanggaran selama PPKM Darurat periode 3 sampai 14 Juli 2021 mencapai Rp 94 juta," katanya.

Arifin menegaskan pengawasan dan penindakan jajaran Satpol PP DKI ditingkatkan menjadi dua kali lipat selaras dengan meningkatnya tren kasus Covid-19 di ibu kota.

Tujuannya supaya masyarakat sadar, dan bertanggung jawab untuk berkontribusi memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Ketika tren Covid-19 meningkat maka frekuensi terhadap kegiatan operasi baik perorangan, pengawasan terhadap perkantoran dan tempat usaha kita intensifkan dua kali lipat dari sebelumnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini