Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatakan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (Ikami Sulsel) menggelar webinar nasional dengan tema 'Menguji Cuitan BEM UI; Dalam Sorotan Akademik dan Basis Data' yang berlangsung secara daring, Sabtu (24/7/21).
Webinar yang dihadiri oleh Prof Dr. DR. Siti Zuhro, MA (Peneliti Senior LIPI), Dr. Ade Armando, M.Sc (Civil Watch dan Dosen Ilmu Komunikasi UI), Faldo Maldini (Mantan Ketua BEM UI dan Politisi PSI), Faizal Assegaf (Ketua Progress 98), Andi Fajar Asti (Ketua HMPI) membahas soal kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Jokowi.
Kala itu, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service, selain itu, melalui serangkaian gambar yang diunggah dalam cuitan tersebut, BEM UI banyak menyinggung kebijakan Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Prof Dr DR Siti Zuhro MA yang merupakan Peneliti Senior LIPI mengatakan, apa yang disampaikan BEM UI merupakan paparan ide, gagasan hasil komplentasi, renungan mendalam.
"Kelembagaan partisipasi diperlukan, mengapa diperlukan karena agar tidak mengacaukan sistem demokrasi itu sendiri. Sebetulnya sejak 98 demokrasi kita sampai sekarang belum subtansial, kita hanya berputar-putar pada tataran normatif saja," tutur Siti.
Next di 2024 kita, dikatakan Siti harus membenahi partai politik bersama dengan politik hukumnya.
"Penegakan hukum yang mengedepankan keadilan sehingga kita harapkan akan terjadi pemilu yang menyejukkan, pemilu yang menyenangkan," sambungnya.
Sementara itu, Dr. Ade Armando, M.Sc., (Civil Watch dan Dosen Komunikasi UI) menegaskan dirinya adalah orang yang mendukung soal kebebasan berekspresi.
"Apakah mahasiswa berhak menghina presiden dengan mem atau cuitan BEM UI itu, saya katakan boleh karena itu adalah kebebsan berekspresi. Tapi jangan salah dalam hal ini. Kalau mau mengkritik maka harus siap dikritik, itulah kebebasan berekspresi," jelasnya.
"Dan perlu saya perjelas juga bahwa saya hanya mengkritik cuitan BEM UI bukan orangnya, lalu banyak orang yang marah karena saya mengkrtitik itu wajar juga karena itulah kebebasan berekspresi. Apalagi saya sebagai orang yang mendukung jokowi," tegasnya.
Mantan Ketua BEM dan Politisi PSI, Faldo Maldini mengatakan soal cuitan BEM UI, sebenarnya sudah banyak yang disampaiakn buzer di medsos, bahkan pembahasaannya sudah jauh.
"Saya ingat Bapak presiden saat pidato omnibus law bagi saya itu sudah menjadi janjinya presiden. Untuk kasus omnibus law diprotes BEM UI, perlu saya tekankan bahwa itu masih on proses. Lalu soal uu ITE saya pikir itu masih berjalan juga prosesnya, jadi jagan dikatakan bahwa itu hanya janji saja," kata Faldo.
"Perlu dicatat oleh mahasiswa, KPK kenapa diubah UU nya, kenapa? Bukan untuk mengantikan polisi atau MK tapi untuk menguatkan KPK itu sendiri, sekarang kita liat KPK banyak menangkap pejabat yang korup," jelasnya.
"Lalu untuk kawan-kawan yang mau demontrasi, agar pikirkan kembali karena sekarang kuburan sudah penuh. Ibarat pearang serdadu kita sudah banyak yang mati. Kita banyangkan satu serdadu yang mati itu bisa mamtikan 10 orang," paparnya.