TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lagi-lagi, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyentil PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Kali ini soal gagal tender pembangunan trek Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Politisi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai, persiapan penyelenggaraan Formula E sangat amburadul.
Bahkan, ia menyebut persiapan menggelar ajang balap mobil listrik terbesar di dunia ini tidak lebih baik dari pentas seni (Pensi) SMP.
"Dari awal sudah enggak beres kok. Ini baru ngurusin trek saja sudah bermasalah, padahal persiapan Formula E bukan cuma trek," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/1/2022).
Baca juga: Anies Tanggapi Giring yang Terperosok di Lokasi Sirkuit Formula E: Kasihan, Waktunya Longgar Betul
Baca juga: Pasien Covid-19 yang Dirawat Melonjak, Diskes DKI Telusuri Laporan Warga Mulai Kesulitan Cari RS
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini pun menyoroti pernyataan sejumlah petinggi Jakpro yang dinilai justru menutup-nutupi gagal tender ini.
"Tendernya jelas-jelas gagal tapi Jakpro kebingungan menjelaskan kenapa. Direktur operasionalnya tidak bisa jawab, Direktur Utamanya membantah tendernya gagal, ini karena dari awal Formula E terlalu dipaksakan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/1/2022).
Ia pun mendesak agar Jakpro transparan dengan menjelaskan secara detail alasan tender tersebut gagal terlaksana.
Terlebih, pembayaran commitment fee atau uang komitmen Formula E dibayar menggunakan dana APBD yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
"Jakpro ini mendapat penugasan menyelenggarakan Formula E berdasarkan Peraturan Gubernur maka harus transparan," ujarnya.
"Mereka harus menjelaskan kenapa tender gagal dan bagaimana rencana ke depannya," tambahnya menjelaskan.
Baca juga: Pinjol Ilegal di Pulau Reklamasi PIK Libatkan WNA Sebagai Manajer, Polisi Ungkap Modusnya
Baca juga: Markas Pinjol di Pulau Reklamasi yang Digeledah Kamis Malam Baru Beroperasi Januari 2022
Politisi muda ini pun mengaku tak heran dengan banyaknya masalah yang mulai bermunculan dalam persiapan penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang.
Sebab, Pemprov DKI hingga kini juga belum merevisi studi kelayakan seperti yang diamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk itu, Ara menilai penyelenggaraan Formula E ini terkesan terlalu dipaksakan.