Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menguatkan pengawasan terhadap warga yang menjalani isolasi terpadu pada lokasi yang dibiayai Pemprov.

Alasannya terdapat sejumlah kasus yang bisa mengakses lokasi isolasi terpadu justru dari warga mampu dari sisi ekonomi.

"Harus selektif. Harus ada skala prioritas, harus ada suatu peraturan. Tolong dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Dinas Kesehatan," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua dalam keterangan yang diterima, Rabu (16/2/2022).

Sementara itu, Anggota Komisi A lainnya, Karyati Subiantoro mengingatkan supaya koordinasi atau sinergitas kerja yang dilakukan BPBD tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi SKPD lain.

Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih.

Baca juga: Kenali Gejala Covid-19, Ketentuan Isolasi Mandiri dan Hal yang Perlu Diperhatikan saat Isoman

"Penangananan isoman dan isoter jangan sampai nanti semuanya menyerahkan ke Badan atau Dinas lain, sehingga terjadi tumpang tindih. Atau lempar-lemparan kewajiban," ucapnya.