News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Krisis Air Bersih, Warga Muara Angke Minta Pemprov DKI Jakarta Fasilitasi Layanan Air Bersih

Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah warga RW.022 Muara Angke, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyerahkan surat pengajuan pelayanan air bersih yang berlangsung di Balai Kota, DKI Jakarta, Selasa (22/2/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Krisis air bersih melanda warga tiga kampung di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebanyak tiga kampung, yakni perkampungan Blok Limbah, Blok Eceng, dan Blok Empang sudah sejak lama tidak mendapat air bersih.

Untuk itu, sejumlah warga meminta Pemprov DKI Jakarta segera memberikan fasilitas pelayanan air bersih.

Hal tersebut, disampaikan oleh Muslimin, warga Muara Angke yang turut datang ke Balai Kota DKI Jakarta. 

Baca juga: Berpotensi Jadi Destinasi Wisata, ADCP Segera Kembangkan 6 Area Komersial di Jakarta dan Bekasi

"Kita sudah bermukim di sini sejak tahun 1980-an ya, hingga saat ini kita belum mendapatkan pelayanan air bersih dari pemerintah," kata Muslimin, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (23/2/2022).

"Untuk itu, Selasa (22/2/2022) kami sepakat untuk datang ke Balai Kota terkait pelayanan air bersih," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Muslimin, untuk mencukupi kebutuhan air bersih, warga membelinya dari para tukang gerobak air.

"Warga membeli dari para tukang gerobak air, yang kita beli satu pikulan seharga Rp 5 ribu, tetapi bervariasi, tergantung jaraknya," jelasnya.

Dalam satu bulan, ia harus mengeluarkan uang lebih dari 1 juta guna membeli air bersih yang digunakan untuk mandi.

Muslimin berharap, Pemprov DKI segera membangun saluran air bersih agar kebutuhan warga tercukupi.

Baca juga: Operasi Pasar Minyak Goreng di Lampung Ricuh, Ibu Rumah Tangga Pingsan, Penjarahan Tak Terhindarkan

Sementara itu, warga RW 22 Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, meminta Pemprov DKI Jakarta menyediakan layanan air bersih.

Khususnya, di tiga kampung di wilayah tersebut, yakni Blok Eceng, Blok Empang, dan Blok Limbah.

Dikutip dari Kompas.com, Nurweni (33), warga Blok Eceng RT 12 RW 22 Muara Angke, mengatakan dirinya harus mengeluarkan Rp 400 ribu per bulan hanya untuk membayar air bersih.

Itu pun hanya air yang digunakan untuk minum.

Harganya Rp 15 ribu per tiga pikul atau atau Rp 5 ribu per 40 liter.

"Itu pun mandi dan nyuci nunggu hujan, nunggu air rob, kalinya bersih, sementara kali udah enggak ada yang bersih. Makanya kami harus minta ke pemerintah," kata Nurweni di sela aksi warga di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Weni pun meminta Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat menyediakan layanan air bersih bagi warga di kampungnya.

Setidaknya, pemerintah menyediakan tandon atau tangki air bersih di kampungnya itu.

"Kami dipaksa kaya, apalagi dengan (kondisi pandemi) Corona seperti ini. Kami banyak yang dipecat, tidak ada pekerjaan, tapi kami harus tetap bayar kebutuhan hidup. Tubuh kami butuh air," ucap Weni.

Puluhan warga RW 022, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/2/2022). Massa menutut pelayanan air minum. (TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Anies Baswedan akan Bangun 100 Kios Air Atasi Krisis Air Bersih di Jakut

Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 100 kios air untuk mengatasi krisis air bersih di kawasan Jakarta Utara.

Hal ini diungkapkan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris.

Langkah tersebut, merupakan tindak lanjut aksi demo puluhan warga Pluit yang menggelar demo di depan Balai Kota Jakarta, sebagaimana dilansir oleh TribunJakarta.com.

Ia pun menyebut, perencanaan pembangunan kios air tersebut kini sedang dimatangkan oleh PDAM.

"Tahun ini sudah dialokasikan untuk 100 lokasi kios air. Nah, itu nanti ada 3 tahap. Tapi saya akan minta tahapan yang secepatnya untuk bisa masuk," ucapnya di Balai Kota, Selasa (22/2/2022).

Dengan pembangunan ratusan kios ini, masalah air bersih yang selama ini menjadi momok bagi warga pesisir utara Jakarta diharapkan bisa menjadi solusi.

Meski demikian, masyarakat tak bisa mendapatkan air bersih tersebut secara cuma-cuma.

Nantinya, mereka akan dikenakan biaya yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 57 Tahun 2021.

Aturan itu berisi tentang perubahan keempat atas Pergub Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis Air Minum Sementara 1 Tahun 2007.

"Tarifnya itu memang pak gubernur sudah menyiapkan tarif subsidi untuk masyarakat yang memang sangat murah dan terjangkau oleh masyarakat," ujarnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci, Kompas.com/Deti Mega Purnamasari, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Krisis Air Bersih

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini