Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com,Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) kirim 10 perwakilan ke Istana Negara setelah mendapat izin akses masuk dari pihak istana.
Demo Apkasindo di kawasa Patung Kuda Monas buahkan hasil. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko datang ke kawasan patung kuda untuk memantau situasi demo dan bertemu langsung dengan Gulat Manurung Ketua Umum DPP Apkasindo untuk memberikan izin akses masuk ke istana.
Pihak Apkasindo pun dengan segera membubarkan diri di kawasa patung kuda dan langsung mengirimkan 10 perwakilan Askapindo untuk menuju istana.
"Awalnya kita mau kirim 30 perwakilan ke istana, tapi setelah dibicarakan lagi jadi 10. Perwakilan kita ambil semuanya yang dari provinsi Timur," jelas Gulat di kawasan Patung Kuda Monas.
Saat aksi demo berlangsung, sekira pukul 11.41 WIB Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko hadir menemui massa demo.
"Ya yang penting sekarang ini kita mau dengar dulu aspirasi dari teman-teman ini. Kami tadi arahan dari pimpinan untuk akomodir dulu untuk nanti kita lihat arahannya ketemu dengan siapa. Yang penting kita tahu dulu situasinya," jelas Joko kepada awak media usai berdiskusi dengan Gulat.
Hingga saat ini pihak istana masih mendiskusikan akan diarahkan bertemu siapa nantinya Apkasindo saat tiba di Istana.
Sedangkan menurut informasi dari Joanes, Presiden Jokowi saat ini sedang berada di Bogor.
Aksi demo kali ini diikuti oleh 146 petani sawit dari 146 kabupaten/kota di 22 provinsi.
Baca juga: Demo Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut, Petani Sawit Disambangi Pihak Istana di Patung Kuda
Turut serta juga rombongan mahasiswa Politkenik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Bekasi dalam aksi ini.
Dalam unjuk rasa hari ini terdapat lima tuntutan dari Apkasindo.
Pertama, petani akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau perwakilan Istana supaya melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit sebesar 75 persen di 22 provinsi di Indonesia.
Kedua, meminta Jokowi meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS.
Ketiga, mendesak Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terancam turun pendapatannya akibat kebijakan larangan ekspor sawit.
Keempat, meminta Jokowi memperkuat distribusi minyak goreng sawit (khususnya subsidi) dengan melibatkan jejaring TNI dan Polri.
Kelima, meminta Jokowi untuk memerintahkan menteri pertanian untuk merevisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tataniaga TBS.