Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memperluas kawasan pembatasan kendaraan lewat sistem ganjil genap dari 13 titik menjadi 25 titik.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan perluasan kawasan ganjil genap bukan solusi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota.

Justru, menurutnya kebijakan itu malah menambah beban rakyat.

"Rakyat butuh solusi yang lebih baik dalam mengatasi kemacetan, bukan sekadar perluasan ganjil genap," kata Gilbert kepada wartawan, Kamis (26/5/2022).

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan seakan tak paham rakyat ssedang terbebani dalam suasana pandemi Corona.

Baca juga: 25 Ruas Jalan Ganjil Genap Jakarta Berlaku 6 Juni, Pelanggar Bisa Kena Sanksi Maksimal Rp 500 Ribu

Apalagi bahan bakar belum lama mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi.

"Ganjil genap hanya menambah panjang jalur perjalanan dan menambah beban rakyat. Semakin diperluas maka semakin besar beban rakyat untuk membeli bahan bakar," katanya.

Menurutnya menambah jalur, maupun frekuensi armada transportasi seperti Transjakarta saat ini justru bukan jadi prioritas Anies.

Baca juga: Antisipasi Kemacetan, Kebijakan Ganjil-Genap di Puncak Bogor Diberlakukan hingga Minggu

Anies dipandang justru memilih memperbaiki halte, bukan menambah opsi jalur yang dilintasi.

"Akan tetapi penambahan jalur, frekuensi dan meningkatnya kenyamanan dalam bus malah tidak menjadi prioritas," ujar Gilbert.