Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meja Pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta kembali dibuka di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Budi Hartono.
Meski begitu, warga tetap punya pilihan untuk melapor aduan secara daring melalui aplikasi layanan masyarakat Jakarta Kini (JAKI).
Hal itu disampaikan Heru di Balai Kota, Selasa (18/10/2022).
Heru menambahkan, selama aplikasi atau program itu baik untuk kepentingan masyarakat, pihaknya akan tetap melanjutkan program itu.
Adapun aplikasi JAKI dibuat di zaman kepemimpinan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.
"Mereka ingin secara fisik datang, engak apa-apa juga."
"Lewat aplikasi silakan, atau yang mau sambil ke Balai Kota, lihat-lihat Balai Kota. Itu kan pilihan. Pengaduan melalui elektronik juga bagus, sederhana ya," ujar Heru.
Di hari pertama dibukanya kembali Meja Pengaduan, Heru sudah melakukan pemantauan.
Warga juga silih berganti datang membawa masing-masing aduan untuk diadukan.
Tidak sedikit warga yang terlihat antusias menyambut dibukanya Meja Pengaduan ini.
Berdasarkan data, total aduan hari ini dari pukul 08.00 hingga 09.30 total berjumlah tujuh aduan.
Adapun masing-masing aduan dibagi per wilayah.
Untuk Jakarta Utara satu aduan, Jakarta Timur tiga aduan, Jakarta Pusat satu aduan, Jakarta Selatan dua aduan, dan untuk Jakarta Barat tidak ada aduan sama sekali.
Meja Aduan Dibuka Kembali
Pembukaan kembali meja aduan ini merupakan langkah awal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai baru dilantik, Senin (17/10/2022) kemarin.
Diketahui, meja aduan pernah ada di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dari 2014 hingga 2017, Ahok membuka meja pengaduan guna masyarakat dapat mengadu langsung ke Balai Kota.
Ahok kerap menghadiri meja aduan saat warga membuat laporan.
Sistem aduan ini sempat dilanjutkan Djarot Saiful Hidayat saat menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta. Djarot menerapkan sistem klaster, yaitu aduan ditempatkan terpisah sesuai dengan masing-masing bidang.
Sementara di era Anies, masyarakat diarahkan menyampaikan pengaduan lewat aplikasi JAKI ataupun media sosial Pemprov DKI Jakarta.
Aplikasi JAKI juga digunakan Pemprov DKI untuk proses pendaftaran vaksinasi COVID-19, layanan darurat, hingga memantau kualitas udara. JAKI juga menang ASEAN ICT Award 2021.
Pemprov DKI Pastikan Selesaikan Secepatnya Aduan Warga
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyelesaikan dengan cepat segala aduan warga yang masuk melalui Meja Pengaduan.
Bahkan tentu akan lebih baik lagi jika permasalahan yang diadukan bisa diselesaikan hanya di tingkat kota tanpa berlanjut ke tingkat provinsi.
Meja Pengaduan yang berada di Balai Kota merupakan layanan Pemprov DKI yang dibuka kembali oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Aduan-aduan ini bakal ditampung lebih dulu oleh pemprov dan nanti akan dibagi sesuai dengan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kami akan monitor kalau misalnya segera cepat bisa diselesaikan tingkat kota, biar kami yang selesaikan,” ujar Asisten Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Kusmanto.
“Mungkin ya secepatnya targetnya, ya. Harus segera dituntaskan, akan kita koordinasikan pada sudin terkait,” tambahnya.
Kusmanto menambahkan warga yang hendak mengadu cukup membawa dokumen administrasi kepemilikan atau dokumen seperti bukti foto, sesuai dengan aduan yang dibawa.
“Kalau berkaitan dengan lahan ya dilengkapi dengan administrasi kepemilikan, kalau berkaitan dengan layanan kewilayahan ya mungkin bisa menyampaikan ceritanya atau mungkin dokumen foto seperti banjir, sampah dan sebagainya. Cukup itu aja,” jelasnya.
Di hari pertama dibukanya kembali Meja Pengaduan, Heru sudah melakukan pemantauan.
Warga juga silih berganti datang membawa masing-masing aduan untuk diadukan.
Tidak sedikit warga yang terlihat antusias menyambut dibukanya Meja Pengaduan ini.
Berdasarkan data, total aduan hari ini dari pukul 08.00 hingga 09.30 WIB, total berjumlah tujuh aduan.
Aduan yang masuk hari ini kebanyakan ihwal banjir dan sengketa tanah.
Adapun masing-masing aduan dibagi per wilayah.
Untuk Jakarta Utara satu aduan, Jakarta Timur tiga aduan, jakarta Pusat satu aduan, Jakarta Selatan dua aduan, dan untuk Jakarta Barat tidak ada aduan sama sekali.(*)