Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Sodetan Kali Ciliwung seakan menyindir mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jokowi memberi pernyataan saat meninjau proyek Sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut proyek Sodetan Ciliwung kini berhasil dilanjutkan kembali setelah 6 tahun mangkrak.
Jokowi memuji Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berhasil menyelesaikan pembebasan lahan dalam waktu 1,5 bulan sehingga proyek Sodetan Ciliwung bisa kembali dilanjutkan.
"Sebentar lagi akan selesai, mungkin April. Insya Allah selesai. Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun."
"Ini kemarin 1,5 bulan sudah dibebaskan lahan di sini. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa tapi selesai," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/1/2023).
Baca juga: Menteri PUPR Sayangkan 6 Tahun Proyek Sodetan Kali Ciliwung Tidak Berjalan
Benarkah Jokowi tengah menyindir kinerja Anies semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta?
Seperti apa proyek Sodetan Ciliwung di masa Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta?
Berikut ulasannya:
Jejak Anies dalam proyek Sodetan Ciliwung
Sodetan Ciliwung merupakan bagian dari program normalisasi Sungai Ciliwung.
Diberitakan TribunTimur, normalisasi Ciliwing dilatarbelakangi banjir besar yang melanda Jakarta pada 2012.
Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo menilai perlunya penambahan kapasitas angkut aliran sungai Ciliwung agar air tak meluber.
Setelah ide datang dari Fauzi Bowo, normalisasi Ciliwung mulai dikerjakan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan dilanjutkan oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diangkat menjadi Gubernur DKI sejak 2014.
Program normalisasi Ciliwung dikerjakan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PUPR.
Dalam perkembangannya, di masa kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, proyek Sodetan Ciliwung diwarnai gugatan oleh warga Bidara Cina.
Dikutip dari WartaKota, warga Bidara Cina mengajukan dua gugatan perdata, yakni ke PTUN Jakarta kepada DKI pada 15 Maret 2016, dan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada DKI dan BWSCC pada 15 Juli 2016.
Gugatan ini dimenangkan warga dimana putusan PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779 tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina.
Atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga ini, Ahok mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Setelah memenangi Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan menjabat sebagai Gubernur, Anies mencabut kasasi yang diajukan Ahok.
Dalam penjelasannya saat itu, Anies mencabut kasasi agar proyek Sodetan Ciliwung bisa berlanjut.
“Ya dicabut demi menghormati keputusan pengadilan. Lalu kami dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) bisa segera selesaikan (proyek),” kata Anies di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019), dikutip dari WartaKota.
Menurut Anies, proyek sodetan akan selalu terhambat bila terdapat kasus hukum di dalamnya.
Karena itu, agar proyek bisa terus berlanjut maka DKI membatalkan gugatan kasasi terhadap putusan PTUN yang memenangkan warga Bidara Cina, Jakarta Timur pada 2016 lalu.
“Bila proses hukum jalan terus, maka ini (proyek) tidak selesai. Intinya tidak jadi banding (kasasi) dan kami menerima putusan pengadilan, sehingga tidak akan meneruskan proses gugatannya,” ujar Anies.
“Dengan kami terima putusan itu, maka eksekusi bisa segera dilaksanakan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Anies mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait keputusan ini.
Kata dia, DKI hanya berperan membantu mengkoordinir warganya saja, sedangkan proses pengerjaan dilakukan oleh kementerian.
“Kami ingin segera menuntaskan pembebasan lahannya, yang membebaskan sesungguhnya adalah PUPR, bukan DKI,” katanya.
Pada awal 2020, proses pembebasan lahan Sodetan Ciliwung belum terlaksana.
Hal itu berdasar pernyataan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang saat itu dijabat Bambang Hidayah.
Bambang menyataakan pihaknya menunggu penetapan lokasi (penlok) dari Pemprov DKI Jakarta.
“Penlok dan satuan tugasnya (satgas) dari Pemprov DKI Jakarta, sehingga kami masih menunggu surat keputusan penlok dari bapak gubernur (Anies Baswedan),” kata Bambang Hidayah saat dihubungi pada Sabtu (4/1/2020), dikutip dari WartaKota.
Bambang mengatakan, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh lembaganya hanya sebatas koordinasi dengan Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta terkait penlok yang dibutuhkan.
Baca juga: Proyek Sodetan Ciliwung KBT Selesai April, Jokowi Yakin Banjir di Jakarta Bakal Berkurang
Dia mengaku, tidak bisa mengintervensi Pemprov DKI Jakarta untuk bergerak cepat menentukan penlok sodetan Sungai Ciliwung.
Kata dia, panjang sodetan Sungai Ciliwung menuju KBT mencapai 1,2 kilometer.
Namun dari jumlah itu, pengerjaan fisik baru dilakukan mencapai 600 meter, sedangkan sisanya 600 meter lagi masih menunggu penlok dari Pemprov DKI.
“Pembebasan lahan dan fisiknya nanti dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi kami masih menunggu penloknya,” kata Bambang.
Dia meyakini, sodetan ini mampu mencegah banjir yang selama ini melanda kawasan Jatinegara dan Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Selama ini dua wilayah tersebut rentan terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung dari kawasan hulu, Bogor, Jawa Barat.
Bila sodetan itu telah dibangun, debit air Sungai Ciliwung bisa dialihkan menuju KBT.
“Jumlah air yang bisa dialirkan melalui sodetan itu bisa mencapai 60 meter kubik per detik. Debitnya cukup besar, sehingga beban di Kampung Melayu dan Manggarai juga berkurang,” jelasnya.
Jokowi pernah minta proyek Sodetan Ciliwung hingga respons Anies
Proyek Sodetan Ciliwung pernah disinggung Presiden Jokowi pada tahun 2020.
Jokowi bahkan meminta agar proyek Sodetan Ciliwung dirampungkan pada 2020.
"Yang berkaitan dengan Jakarta, saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan," kata Jokowi saat rapat pembahasan banjir di Istana Merdeka, Rabu, 8 Januari 2020.
Untuk menyelesaikan sodetan, kata Jokowi, Anies harus bisa menyelesaikan pembebasan lahan yang saat ini ditempati warga.
"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur (DKI Jakarta) untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ujar Jokowi.
Atas perintah Jokowi itu, Anies menyatakan proses pembebasan lahan telah sampai pada tahap appraisal.
"Alhamdulilah pada pertengahan Desember kemarin, sudah selesai pembicaraan dengan warga. Sekarang mulai fase appraisal (penilaian)," kata Anies Baswedan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Menurutnya, setelah penilaian dilakukan Kementerian PUPR selesai, maka tahap selanjutnya transaksi pembayaran kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk sodetan.
"InsyaAllah Januari ini bisa diselesaikan transaksinya. karena transaksinya antara Kementerian PUPR dan masyarakat," kata Anies Baswedan.
"Ink kan APBN bukan APBD, jadi pembelian tanahnya pun oleh Kementerian PUPR. Jadi kita ini fasilitator, pembelian tanah oleh PUPR," sambung Anies Baswedan.
Kata Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta soal Jokowi yang diduga sindir Anies
Pernyataan Jokowi yang memuji kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal Sodetan Ciliwung direspons Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta.
Menurut anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar, pembebasan lahan Sodetan Ciliwung yang dilakukan Heru Budi tidak lepas dari penganggaran yang terjadi di masa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Pak Heru memang pelaksanaannya, tapi kan anggarannya kami setujui dari zamannya Pak Anies. Jadi anggaran berjalan ini sudah disusun tahun lalu,” kata Hasan pada Selasa (24/1/2023), dikutip dari WartaKota.
Baca juga: Anies Sebut Pembebasan Lahan Untuk Sodetan Ciliwung ke BKT Masuk Fase Appraisal Kementerian PUPR
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD DKI Jakarta memang tak bisa dilaksanakan secara instan.
Kata dia, perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaannya.
“Proses pengerjaannya kan bertahap. Mungkin sebelum ini sudah ada pelaksanaannya cuma belum selesai saja, begitu,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.
(Tribunnews.com/Daryono) (WartaKotalive/Fitriyandi Al Fajri)