Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi mahasiswa memutuskan membubarkan diri usai menggelar aksi unjuk rasa penolakan Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, ratusan mahasiswa itu mulai bergerak meninggalkan lokasi unjuk rasa sekitar pukul 18.40 WIB. 

Mengenai hal ini, perwakilan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Fadli Yudsitira mengatakan, bahwa pihaknya akan kembali turun ke jalan sambil menunggu hasil pembahasan Perppu Cipta Kerja oleh DPR.

Baca juga: Di Tengah Demo Penolakan Mahasiswa dan Buruh, DPR Bakal Sahkan Perppu Cipta Kerja Pekan Ini

"Apabila besok disahkan, kami menyepakati akan mengadakan konsolidasi lagi dan membangun simpul-simpul kita di daerah," ucap Fadli kepada wartawan di depan Gedung DPR.

"Memanggil simpul-simpul di daerah untuk konsolidasi dan menggelar aksi yang lebih besar daripada ini," sambungnya. 

Dirinya menegaskan, bahwa apabila nantinya mahasiswa akan kembali menggelar aksi unjuk rasa, dirinya menyerahkan kepada masing-masing wilayah untuk menyampaikan tuntutannya.

Kendati demikian, Fadli menegaskan bahwa sejatinya tuntutan utama mahasiswa yakni penolakan mengenai pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR. 

"Jadi gambaran besarnya, tuntutan besar kita adalah menolak Perppu Cipta Kerja karena kami anggap begitu urgent (darurat)," ucapnya.

Baca juga: Unjuk Rasa Mahasiswa Nilai UU Cipta Kerja Inkonstitusional Tapi Presiden Justru Terbitkan Perppu

DPR Akan Sahkan Perppu Ciptaker Pekan Ini

Mengenai hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal mengesahkan Perppu Cipta Kerja pada pekan ini. 

Lembaga legislator bakal mengesahkan aturan itu di tengah masifnya demonstrasi penolakan dari mahasiswa maupun buruh.

Adapun pengesahan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia bilang, pengesahan Perppu Cipta Kerja telah masuk ke dalam agenda di rapat paripurna pada pekan ini.

"Ciptaker? Ya ciptaker itu kalau menurut agenda kalau saya tidak salah, akan diketok hari kamis ya. Tanggal berapa itu ya? 23. Kamis tanggal 23 (Maret)," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023). 

Dasco pun enggan merespons pengesahan tersebut berbarengan dengan masih maraknya aksi demonstrasi penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja tersebut di DPR.

"Yaaa, ah udahlah," jelas Dasco sembari berlalu menyusuri awak media.

Sebelumnya diberitakan, Ratusan massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan unsur mahasiswa lain mulai mendatangi area depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, ratusan Aliansi mahasiswa itu telah tiba di lokasi aksi sekitar pukul 15.30 WIB. 

Dalam aksi tersebut massa juga membawa berbagai atribut aksi seperti bendera kampus masing-masing dan sejumlah spanduk betuliskan tuntutan mengenai penolakan Perppu Cipta Kerja. 

Setibanya di depan gerbamg Gedung DPR, para mahasiswa itu juga memasang spanduk berisi tuntutan berukuran cukup besar di pagar gedung DPR.

Adapun dalam spanduk itu bertuliskan 'KATANYA CIPTA KERJA TAPI KOK BIKIN RAKYAT SENGSARA #TOLAKPERPPUTIPU-TIPU'

Selain itu mahasiswa juga terlihat merusak kawat berduri yang sebelumnya dipasangi oleh aparat kepolisian. 

Di lokasi yang sama, massa juga membakar sejumlah benda di depan gerbang gedung DPR, akibatnya asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi.

Baca juga: Mahasiswa Mulai Padati Depan Gedung DPR RI Gelar Aksi Unjuk Rasa Penolakan Perppu Cipta Kerja

Bawa 3 Tuntutan

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Senin (20/3/2023) sekitar pukul 14.00 WIB.

Dalam rencana aksi unjuk rasa itu, Aliansi BEM UI memiliki tiga tuntutan yang akan dilayangkan kepada wakil rakyat terkait penolakan Perppu Cipta Kerja tersebut. 

Dalam keterangan resminya, pertama BEM UI mendesak agar DPR RI menolak pengesahan RUU penetapan Perppu Cipta Kerja. 

"Kedua, menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai amanat MK (Mahkamah Konstitusi)," tulis Aliansi BEM UI dalam keterangan resmi yang diterima, Tribunnews.com, Senin (20/3/2023).

Sementara itu, terkait tuntutan yang ketiga, Aliansi BEM UI mendorong agar Pemeruntah dan DPR RI melibatkan partisipasi publik.

"Yang bermakna dalam rangka memperbaiki UU Cipta Kerja yang telah diputus inkonstitusional bersyarat," ujarnya. 

Seperti diketahui selain penolakan dari mahasiswa, rencana pengesahan Perppu Cipta Kerja juga ditolak oleh berbagai pihak, salah satunya Partai Buruh.

Buruh Ancam Mogok Kerja

Partai Buruh mengancam bakal melakukan aksi mogok makan jika DPR RI mengesahkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Ketua Mahkamah Partai Buruh sekaligus Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, aksi mogok makan pasti dilakukan para buruh jika DPR RI memaksakan kehendaknya mengesahkan Perppu Ciptaker.

"Ketika nanti DPR RI mengesahkan atau menerima, tentu Mayday tahun ini hampir pasti memastikan kami akan melakukan mogok nasional di Mayday 2023 ketika DPR RI tetap memaksakan kehendaknya mengesahkan Perppu Cipta Kerja," kata Riden, di depan Gedung Parlemen RI, Senin (13/3/2023)

Riden menjelaskan, Partai Buruh sudah berkali-kali menyatakan sikap terkait Perppu Ciptaker, tapi tak kunjung ada respons dari DPR RI.

"Realitas yang ada, kami sudah berupaya menyatakan sikap dan segala macam. Tapi sampai saat ini DPR RI maupun Istana belum merespons kami," ungkapnya.

Kata Riden, hal itulah yang mendorong Partai Buruh untuk kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen RI, Jakarta Pusat, Senin ini.

Jika DPR RI juga tak merespons, Riden menegaskan, akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Maka tidak ada pilihan lain langkah perlawanan akan kami lakukan. Jika tidak begitu kami akan melakukan mogok nasional atau jihad ke MK" tegasnya.