TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merespons terkait penanganan polusi udara di Ibu Kota.

Prasetyo mengatakan, pihaknya bakal berbicara dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar mengambil langkah dan sikap untuk mengatasi polusi udara yang semakin parah di Ibu Kota.

"Kami sebagai DPRD akan bicara dengan Pak Gubernur untuk mengambil langkah dan sikap," kata Prasetyo, kepada awak media di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/8/2023).

Ia menegaskan, pihaknya yang bakal mengambil alih penanganan polusi di Jakarta, jika nantinya ternyata Heru Budi tak mengambil sikap apapun.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, pihaknya bakal memberlakukan 50 persen work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau memang mereka tidak mau mengambil langkah dan sikap, kami (DPRD) mengambil sikap, saya akan me-WFH-kan teman-teman karyawan, salah satu sikap kita lakukan 50 persen untuk ASN Pemprov DKI antara tanggal, jadi setelah saya bicara dengan Pak Gubernur, dari tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober itu ada WFH 50 persen," ucapnya.

Sedangkan, kata Prasetyo, WFH bagi lembaga instansi pemerintah dan swasta bakal dilakukan 75 persen, pada tanggal 4-7 September 2023.

Jelasnya, waktu tersebut bersamaan dengan gelaran KTT ASEAN. 

"Nah imbauan WFH 75 persen untuk seluruh instansi itu baik pemerintah maupun swasta antara tanggal 4 sampai tanggal 7 karena itu ada acara KTT ASEAN, itu totally libur Jakarta," jelas Prasetyo.

Hal itu dilakukan, menurutnya, karena Jakarta merupakan penunjang.

"Karena bukan apa-apa sekali lagi Jakarta ini penunjang. Jakarta ini kan banyak pabrik di pinggir-pinggir, itu juga harus bener-bener care dengan situasi dan kondisi sekarang," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Ibu Kota menggelar aksi menuntut pemerintah melakukan upaya pengendalian polusi udara Jakarta, di Balai Kota DKI.

Baca juga: Beredar Gambar Citra Satelit Sebut PLTU Sumber Polusi Jakarta, KLHK Pastikan Hoaks

Pantauan Tribunnews di lokasi, puluhan massa aksi diterima masuk ke Gedung DPRD DKI untuk melakukan audiensi terkait penanganan pencemaran udara Jakarta.

Perwakilan Koalisi Ibu Kota diterima oleh Anggota DPRD DKI Fraksi Partai NasDem Wibi Andrino serta anggota legislatif lainnya.

Dalam audiensi, seorang warga penggugat yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota, Adhito Harinugroho, meminta DPRD DKI untuk menegur Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Adhito menjelaskan, pernyataan Heru Budi yang mengatakan 'polusi tiup saja' beberapa waktu lalu, terkesan meremehkan kondisi pencemaran udara di Ibu Kota, saat ini.

"Sekarang saya mau meminta Bapak Wibi untuk menegur Pj ini ya. Setidaknya janganlah Bapak Heru ini mengeluarkan kalimat-kalimat yg meremehkan polusi udara. Kayak, 'polusi udara saya tiup aja', itu kan meremehkan ya," kata Adhito, dalam audiensi di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/8/2023).

Adhito menegaskan, etika publik Heru Budi perlu ditegur. Sebab, lanjutnya, setiap hari warga Jakarta menghirup partikel udara PM25, yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Jadi pertama dia bukan avatar yang bisa meniup awan. Jadi tolong Pak, tolong Bapak tegur perkara etika publiknya Pj ini. Itu aja permintaan saya. Karena jangan sembarang Pak karena setiap hari warga menghirup PM25," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkelakar bakal meniup polusi dari kawasan industri yang berembus ke wilayah Ibu Kota.

Kelakar itu Heru lontarkan saat menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi buruknya kualitas udara akibat aktivitas kawasan industri di wilayah penyangga.

"Iya saya tiup saja," ujar Heru sambil memeragakan cara meniup di hadapan awak media, Senin (12/6/2023).