Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI dan Bank DKI meluncurkan Sistem informasi manajemen Rekening bank (Si Merak).
Sistem ini secara resmi diluncurkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Heru menyampaikan aplikasi Si Merak punya sejumlah keunggulan yang bisa digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI.
Selain itu aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan diharapkan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain.
Heru menjelaskan bahwa transformasi layanan perbendaharaan daerah merupakan kerja sama yang harus terus dilanjutkan demi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Baca juga: Pelajari Sistem Legislatif Indonesia, Dewan Undangan Negeri Sabah Kunjungi DPRD DKI Jakarta
"Mari manfaatkan secara optimal kebaruan layanan perbendaharaan daerah ini," ujar Heru, Rabu (18/10/2023).
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi C. Brata mengungkapkan aplikasi Si Merak merupakan terobosan yang berfungsi untuk pengelolaan rekening meliputi pembukaan, penutupan, monitoring status dan saldo secara berkala, serta perhitungan jasa giro dan proses usulan penetapan KPA dan bendahara secara online.
"Si Merak ini cukup membantu kita dalam mewujudkan transparansi di pengelolaan rekening bank, bendahara, sehingga transaksi yang istilahnya tidak terotorisasi oleh Pimpinan SKPD tersebut bisa dilacak," jelas Michael.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono mengatakan peluncuran Si Merak merupakan partisipasi pihaknya dalam program transformasi layanan perbendaharaan daerah.
"Si Merak merupakan bukti nyata dari komitmen kami untuk terus mendukung penyempurnaan layanan perbendaharaan daerah pada pada BPKD DKI," ujar Amirul.
Baca juga: Komisi E DPRD Usul Pemprov DKI Kaji Pemberian Honor TKSK
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, dukungan Bank DKI terhadap Pemprov DKI dalam hal pengelolaan keuangan daerah juga diwujudkan melalui elektronifikasi pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melalui Cash Management System (CMS) Bank DKI.
"Sehingga SKPD dapat memantau aktivitas transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada rekening secara mudah, real time dan lebih akurat," tutup Arie.