Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rektor Non-aktif Universitas Pancasila (UP), Edie Toet Hendratno meminta pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) dalam kasus dugaan pelecehan seksual ditunda.
Sejatinya, Edie akan menjalani pemeriksaan itu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat (15/3/2024) sekitar pukul 09.00 WIB.
"Klien kami minta penundaan visum psikiatrikum, karena sedang sakit. Pemohonan penundaan itu telah disampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya," kata Kuasa Hukum Edie Toet, Faizal Hafied saat dihubungi, Sabtu (16/3/2024).
Faizal mengatakan jika kondisi kesehatan kliennya itu menurun karena faktor umur.
Di sisi lain, Edie diklaim juga tengah menjalani ibadah puasa di usia senjanya.
Baca juga: Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Minta Visum Dirinya Ditunda Karena Sakit, Bukan Menghindar
“Klien kami umurnya 73 tahun dan sedang menjalani puasa, sehingga kondisi kesehatannya agak menurun. Karena itu, klien kami minta penjadwalan ulang untuk menjalani visum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Faizal menegaskan tidak ada niat pihaknya untuk menghindari pemeriksaan visum psikiatrikum itu.
Hal ini karena Edie Toet diklaim Faizal selalu kooperatif dalam pemeriksaan dengan penyidik Polda Metro Jaya atas dua laporan yang dilayangkan untuk dirinya.
Baca juga: Rektor Universitas Pancasila Nonaktif Edie Toet Kembali Jalani Pemeriksaan Polisi Hari Ini
“Semua pertanyaan penyidik dijawab secara gamblang, karena klien kami merasa tidak bersalah,” jelasnya
Dalam kasus ini, laporan RZ ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 Januari 2024 tengah diselidiki polisi.
Selain itu, laporan juga datang dari korban lainnya berinisial DF yang sudah diterima di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 29 Januari 2024 yang kini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
Edie Toet sendiri sejauh ini sudah diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi yakni pada Kamis (29/2/2024) dan Selasa (5/4/2024) yang lalu.
Klaim Kasusnya Dipolitisasi
Sebelumnya, Edie Toet Hendratno mengklaim bahwa dugaan pelecehan seksual yang ditujukan kepada dirinya merupakan bentuk politisasi.
Adapun hal itu diungkapkan Edie melalui kuasa hukumnya, Faizal Hafied usai menjalani proses pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual atas korban RF di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).
Faizal menjelaskan klaim politisasi yang ia maksud lantaran pelaporan itu beririsan dengan adanya pemilihan rektor baru di kampus tersebut.
"Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor sebagaimana sering terjadi di Pilkada dan Pilpres," kata Faizal kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).
Selain itu ia pun mengatakan bahwa laporan polisi (LP) yang dilayangkan terhadap kliennya itu tidak akan terjadi jika tak ada proses pemilihan rektor.
Bahkan menurutnya, kasus yang saat ini terjadi dinilainya sebagai bentuk pembunuhan karakter kliennya.
"Sekaligus kami mengklarifikasi bahwa semua yang beredar ini adalah berita yang tidak tepat, dan merupakan pembunuhan karakter untuk klien kami," pungkasnya.