Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memastikan pihaknya batal merealisasikan program sarapan gratis yang digagas saat kampanye Pilkada 2024 lalu.
Pramono menyampaikan hal ini setelah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025) sore.
Dalam pertemuan itu, mereka sepakat, program sarapan gratis akan diganti program lain.
"Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk perbaikan bersama, terutama tentunya sebagai Gubernur Jakarta bagi warga yang ada di Jakarta."
"Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, pertama sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas, nanti akan diubah programnya," ucapnya, Rabu, dikutip dari Tribun Jakarta.
Pramono membeberkan, ada beberapa program yang akan dijalankan sebagai pengganti program sarapan gratis.
Pertama, Pemprov Jakarta akan merenovasi kantin-kantin sekolah supaya bisa mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dijalankan pemerintah pusat.
"Pertama, adalah untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Karena memang Jakarta mempunyai berbagai fasilitas."
"Nanti kami akan kerja samakan untuk support program Makan Bergizi Gratis," imbuh politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Lalu, angggaran yang telah dialokasikan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk memperluas jangkauan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Terkait program KJP Plus, Pemprov Jakarta berencana menambah penerima manfaat dari yang saat ini kurang lebih 520 ribu menjadi sekitar 705 ribu penerima.
Baca juga: Pramono Anung Minta Penyunat Takaran Minyakita Dihukum Berat: Ini Keterlaluan
Kemudian, kuota penerima bantuan pendidikan KJMU juga akan ditingkatkan dari 15 ribu orang menjadi 20 ribu.
Pramono mengambil langkah ini karena sejak era Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, bantuan KJP Plus dan KJMU sering kali menuai polemik.
"Anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan pagi gratis, kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP."