TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegawai mitra sewa Rumah Sakit Umum (RSU) Tangerang Selatan (Tangsel), Iman mengaku pihaknya sempat dimintai uang Rp3 miliar oleh oknum anggota organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP).

Uang tersebut, kata Iman, diminta agar anggota ormas tersebut tak lagi menguasai lahan parkir di RSU Tangsel.

Menurut Iman, permintaan tersebut sempat dikemukakan saat proses mediasi pada tahun 2023 lalu.

Saat itu, kata Iman, perusahaan tempatnya bekerja telah ditetapkan menjadi pemenang tender untuk proyek di RSU Tangsel.

Namun, lanjut dia, saat itu oknum anggota ormas PP melakukan penolakan dan pendudukan lahan parkir.

Sehingga, kata dia, perusahaan tempatnya bekerja tak bisa memasang baik gerbang parkir maupun box parkir karena diintimidasi dan dilarang oleh oknum anggota ormas.

Baca juga: Tersinggung Utang Ditagih, Anggota Ormas Bunuh Polisi di Jambi, Pengungkapannya Dibumbui Gosip

Setelah itu, terjadi beberapa kali mediasi yang melibatkan pihaknya, ormas PP, RSU Tangsel, Pemerintah Provinsi Tangsel, dan kepolisian.

Akan tetapi, mediasi tersebut gagal karena pihak ormas bersikukuh untuk memgelola lahan parkir tersebut sendirian dan tak mau bekerja sama.

Hal itu disampaikan Iman saat ditemui di halaman RSU Tangsel, Pamulang, Tangsel pada Minggu (25/5/2025).

"Ya sempat ada kasih syarat juga, kalau parkiran ini mau dikelola, dia lepas, minta sekitar Rp3 miliar si Ketua Ormasnya. Rp3 miliar baru parkiran dilepas," ungkap Iman.

Akan tetapi, kata dia, pihaknya tidak menyanggupi syarat tersebut.

Hal itu, kata Iman, karena pihaknya memandang hal tersebut tak masuk akal.

"Tidak menyanggupi karena tidak masuk akal. Soalnya ini kan bukan tanah hak milik dia. Ini kan tanah negara," lanjut Iman.

Setelah kericuhan yang terjadi di RSU Tangsel, Pamulang, Tangsel pada Rabu (21/5/2025) lalu, ia bersyukur situasi aman hingga saat ini.

Para pekerja, kata dia, juga telah bisa bekerja dengan normal seperti biasanya.