Baca tanpa iklan
Aparat kepolisian berjaga di halaman Kantor Pos sehingga peserta aksi tidak bisa masuk ke dalam area kantor dan hanya bisa menyampaikan orasi di depan pintu masuk.
“Tuntutan kami minta kembalikan hak kami, ini sangat menyakitkan. Bahkan ada teman kita menangis dan ada seorang janda datang ke kantor tidak punya ongkos, menangis,” kata Koordinator aksi, Heri Purwadi, Selasa (20/5/2025).
Heri menyebutkan sejumlah hak yang tidak diberikan antara lain Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), uang jasa produksi, dan uang ketupat atau THR yang tidak dibayarkan selama bertahun-tahun.
“Uang jasa produksi besarannya satu bulan gaji, kalau uang ketupat Rp 750 ribu. Itu tidak diberikan selama 5 tahun. Ini bukti dzalimnya luar biasa. Kami mohon semua pihak mendesak ganti direksi yang dzalim terhadap kami,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi ini terjadi karena efisiensi perusahaan, namun menurut para karyawan dan pensiunan, keterpurukan perusahaan seharusnya tidak mengorbankan mereka.
“PT Pos dibesarkan oleh kami yang mengabdi 30 tahun dengan harapan ada kesejahteraan. Tapi apa yang terjadi ketika kami pensiun, kami disakiti,” ucap Heri.
Menurut Heri, mereka telah berkomunikasi dengan manajemen yang menyatakan keuangan perusahaan baik-baik saja, bahkan mencatatkan keuntungan.
Namun bonus dan hak lainnya tak kunjung dibayarkan.
“Banyak teman-teman minta bonus dibayarkan. Itu ada aturannya, ketika perusahaan untung jasa produksi harus dibayarkan,” katanya.
Dengan aksi ini, peserta menuntut agar direksi mendengarkan suara mereka. Heri mengatakan ada lebih dari 22.000 pensiunan di seluruh Indonesia yang mengalami hal serupa.
“Hari ini kita sepakat teman-teman akan tidur di sini (jika tuntutan tidak dikabulkan). Kami tidak akan pulang karena ada peserta dari Jawa Tengah, Palembang, Padang dan Kalimantan. Diperkirakan ada 1.400 orang,” ujar Heri.