Pada kesempatan terpisah, Kompol Sandy Titah Nugraha, S.I.K., Kepala Induk Turangga 05 Korlantas Polri Induk PJR Cikampek, turut menyatakan potensi JTCC dalam mengurai kemacetan.

“Integrasi koridor wilayah logistik antara Tol Cibitung - Cilincing dengan jaringan tol lainnya seperti Japek akan membantu pemerataan lalu lintas logistik," kata dia.

"Tidak hanya memperlancar arus ke Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga mengurai kepadatan di titik-titik krusial seperti Simpang Susun Cikunir yang selama ini menjadi titik temu kemacetan. Efisiensi ini akan sangat membantu bagi para pelaku logistik dan pengguna jalan secara umum.”

Baca juga: Bayar Utang, Pelindo Bakal Lepas 65 Persen Saham Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Ia menyoroti tarif JTCC yang masih menjadi kendala bagi pengendara kendaraan logistik.

“Terdapat paradigma blocking yang sudah tertanam pada pengemudi truk logistik, yang membuat mereka tetap memilih jalur yang yang lebih jauh seperti JORR 1 karena lebih murah."

"Sayangnya, dengan perhitungan operasional pengendara truk sumbu 3 ke atas, tarif Tol Cibitung - Cilincing masih menjadi kendala utama.”

Integrasi koridor wilayah logistik merupakan upaya menciptakan sistem jalur logistik yang terhubung secara strategis antar kawasan industri, pusat distribusi dan pelabuhan.

Selain meningkatkan kelancaran pengiriman barang, integrasi ini juga memungkinkan adanya penyesuaian dan penyelarasan tarif tol agar lebih terjangkau dan kompetitif. 

Menanggapi kebutuhan integrasi koridor wilayah logistik dari para pelaku logistik, Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU) juga telah menyampaikan rencana untuk melakukan pengecekan terhadap tarif JTCC yang dinilai terlalu mahal.

“Pemerintah harus memahami kondisi riil di lapangan. Jika volume kendaraan di sebuah ruas tol sedikit dan jalan arteri tetap padat, maka penyebab utamanya kemungkinan besar adalah tarif tol yang terlalu mahal," kata Mahendra.

Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur baru belum optimal mendukung peralihan arus logistik.

"Karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk mendorong efisiensi distribusi barang, baik dari sisi waktu tempuh maupun biaya operasional agar jalur logistik dapat berjalan lebih efektif,” lanjut Mahendra. (tribunnews/fin)