Ringkasan Berita:

• Forum Kebangsaan Bela Negara (FKBN) menggelar aksi di depan MK, Rabu (22/4/2026), menyerukan persatuan dan dukungan terhadap independensi lembaga negara. 
• Koordinator FKBN Bonari Parangi menegaskan perang narasi berpotensi memecah bangsa dan menegaskan MK harus tegak lurus pada konstitusi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Kebangsaan Bela Negara (FKBN) menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/4/2026). 

Aksi ini diklaim sebagai seruan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan sekaligus mengawal independensi lembaga negara dari berbagai tekanan kepentingan.

Koordinator Nasional FKBN, Bonari Parangi, menegaskan bahwa dinamika nasional belakangan ini tidak lepas dari munculnya narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. 

Menurutnya, kondisi tersebut harus dilawan dengan kekompakan seluruh elemen masyarakat melalui dukungan terhadap lembaga negara.

"Kita sebagai anak bangsa, apa pun latar belakangnya, harus melek dan peka dengan situasi. Kita harus bersatu, bahu-membahu, melawan upaya pecah belah ini dengan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibangun untuk melemahkan pilar negara," ujarnya saat berorasi.

Bonari mengingatkan bahwa perang narasi yang terjadi saat ini nyata dan dapat berdampak serius terhadap stabilitas nasional jika tidak disikapi dengan bijak. 

"Jika dibiarkan, ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tegasnya.

Baca juga: Demo di Depan Kantor YLBHI, M Isnur Sebut Ada Tekanan saat Gencar Lakukan Advokasi

Dalam konteks tersebut, FKBN menyatakan dukungan penuh terhadap MK agar tetap berdiri independen dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan elite. 

"Kami mendukung MK untuk tetap tegak lurus pada konstitusi dan menolak segala bentuk intervensi elite yang dapat mencederai independensi lembaga,” tambahnya.

Dia menekankan bahwa independensi lembaga negara merupakan fondasi utama dalam menjaga demokrasi yang sehat. 

“Jika lembaga negara mulai goyah karena tekanan kepentingan, maka yang terancam bukan hanya sistem hukum, tetapi juga keutuhan bangsa,” pungkasnya.