Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menemui Rektor Universitas Gajah Mada Panut Mulyono untuk menyampaikan gagasan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Dalam pertemuan itu Fadel Muhammad minta masukan dan pemikiran UGM terkait gagasan PPHN.
"Atas nama pimpinan MPR, saya menemui Rektor UGM untuk menyampaikan gagasan bahwa MPR sedang mempersiapkan pengganti GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara). Saat ini MPR sedang menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan haluan negara," kata Fadel Muhammad usai pertemuan dengan Rektor UGM yang berlangsung di Ruang Rektor UGM, Kampus UGM Yogyakarta, Selasa (3/2/2021).
Fadel Muhammad mengungkapkan MPR saat ini sedang melakukan kajian dan pendalaman serta menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang direncanakan sebagai pengganti GBHN. "Pada waktu lalu (masa Orde Baru) kita punya GBHN. Pada masa Orde Lama juga ada GBHN. Karena sekarang sudah tidak ada lagi GBHN, sekarang MPR sedang mempersiapkan haluan negara pengganti GBHN. Kami bertemu Rektor UGM untuk menyampaikan materi dan pokok-pokok haluan negara," jelas mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini.
Selain menyampaikan materi dan pokok-pokok haluan negara, Fadel Muhammad juga berharap sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik, UGM bisa memberikan masukan terhadap materi dan pokok-pokok haluan negara. "Kita mohon UGM nanti bisa ikut memberikan masukan tentang gagasan haluan negara ini," ujarnya.
Menurut Fadel Muhammad, bangsa Indonesia membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi haluan negara sehingga siapa pun yang menjadi presiden harus mengacu pada haluan negara. "MPR telah melakukan kajian dan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Dari serap aspirasi itu diketahui ada keinginan besar untuk mempersiapkan haluan negara. Maka di tahun 2021 ini saatnya kita kembali menyerap aspirasi terutama dari perguruan tinggi," kata Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.
Fadel Muhammad menambahkan dengan adanya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) memang ada beberapa alternatif. "Pertama adalah melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kedua, kita membuat Ketetapan MPR atau membuat UU tentang haluan negara. Alternatif ini harus dibicarakan secara pleno dari seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD," ucapnya.
Sementara itu Rektor UGM Panut Mulyono mengapresiasi gagasan MPR tentang pokok-pokok haluan negara sebagai pengganti GBHN. Haluan negara memang diperlukan agar arah pembangunan nasional menjadi jelas. "Kalau arahnya sudah jelas, maka strategi dan teknik bisa berbeda, tetapi mempunyai target yang sama," katanya.
Panut juga berjanji akan membahas materi dan pokok-pokok haluan negara yang diterima dari Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. "Kami telah menerima materi butir-butir mengenai rencana pengganti GBHN. Kami segera akan koordinasikan dengan para ahli di UGM untuk membahas materi PPHN ini. Sehingga pada waktunya nanti sekitar Maret, kita akan adakan pertemuan dari para ahli di UGM. Nanti sudah bisa memberikan masukan untuk terbentuknya PPHN," harapnya.