TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa kapitalisme bukan hanya mengancam sistem ekonomi nasional, melainkan juga telah mengancam sistem politik demokrasi.

Demokrasi Pancasila yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kini mulai terancam dengan demokrasi kapitalis, dengan corak utamanya money politic (politik uang).

"Penelitian disertasi Burhanuddin Muhtadi di Australia National University (ANU) maupun berbagai penelitian sejenis lainnya, dengan gamblang memotret kenyataan politik Indonesia yang dibangun atas praktik politik uang dan patronase. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Melainkan harus mulai memperbaikinya, agar jangan sampai demokrasi Indonesia yang bercirikan Pancasila, justru tergerus oleh kekuatan modal," ujar Bamsoet usai menerima Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM), di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Pengurus IPM yang hadir antara lain, Ketua Umum Nashir Efendi, Sekretaris Jenderal Hilal Fathurrahman, Bendahara Umum Hanifa Syafina, Ketua Bidang Organisasi Irpan Kastela, Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan Riandy Prawita, Ketua Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga M Faris Hamdan, serta Ketua Bidang Kesehatan Fitri Febrianti.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mendorong organisasi kepemudaan agar bisa mentransformasikan diri, sehingga tidak hanya menjadi kekuatan sosial, melainkan juga menjadi kekuatan ekonomi. Salah satunya dengan turut terlibat dalam berbagai kegiatan kewirausahaan.

"Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 lalu rasio tingkat kewirausahaan (UMKM) terhadap jumlah penduduk di Indonesia belum optimal, baru mencapai 3,5 persen. Tertinggal jika dibandingkan negara tetangga seperti Singapura 8,7 persen dan Malaysia 5 persen. Padahal kewirausahaan menawarkan potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya lapangan pekerjaan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Presiden Joko Widodo sudah menargetkan untuk melahirkan 1 juta wirausaha baru.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewirausahaan Nasional, yang secara tegas ingin menggapai percepatan pencapaian target kewirausahaan 3,95 persen pada akhir tahun 2024.

"Semangat Presiden Joko Widodo dalam melahirkan wirausahawan baru, salah satunya tercermin dengan menghadirkan program Reforma Agraria dan Redistribusi Aset. Presiden Joko Widodo secara terbuka terus menerus mengajak siapapun untuk menyiapkan proposal yang jelas, yang bisa memanfaatkan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Organisasi kepemudaan harus bisa memanfaatkan momentum ini," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan terobosan progresif dalam sejarah bangsa dengan mencabut 2.078 Izin Usaha Tambang; 192 sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare; serta Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare.

Menunjukan betapa banyaknya peluang usaha yang bisa digarap dari berbagai izin usaha yang sudah dicabut lantaran tak dimanfaatkan.

"Mahasiswa maupun pelajar sebagai kaum terdidik yang memiliki kreatifitas dan inovasi tanpa batas, harus bisa merumuskan program usaha dalam pemanfaatan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tidak perlu membuat korporasi atau perusahaan yang besar, kalangan pelajar dan mahasiswa bisa memulainya dengan membentuk koperasi, UMKM, maupun Kelompok Usaha Bersama," pungkas Bamsoet. (*)