Bakorkamla akan Dipertajam untuk Awasi Laut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, fungsi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dalam pengawasan dan keamanan laut akan akan dipertajam, sehingga masing-masing stakeholder dalam operasi pengawasan di laut dapat bersinergi.

"Harus ada koordinasi bersama, harus ada informasi yang di-share satu sama lain," katanya usai Rakor Polhukam di kantor Kemkopolhukam, Jakarta, Senin (23/8).

Djoko Suyanto menuturkan, sebetulnya koordinasi antar-stakeholders merupakan prosedur yang sudah baku di Bakorkamla, hanya kadang pelaksanaan di lapangan tidak semudah seperti apa yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi.

Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polairud, KPLP dari Kemenhub, Bakorkamla, dan Beacukai, dalam pelaksanaan operasi pengawasan di laut harus bersinergi.

Selain itu, menurut Djoko, adalah bagaimana melengkapi kapal-kapal sesuai dengan peruntukan, misalnya harus ada GPS sebagai perangkat komunikasi dan radar.

Dia memberi contoh kapal patroli DKP Kepri yang digunakan saat menangkap kapal nelayan Malaysia, memang tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Akibatnya, tidak bisa berhubungan dengan Angkatan Laut atau dengan Kepolisian, sehingga backup patroli tidak terlaksana secara baik.

"Namun ke depan, Bakorkamla kembali akan melaksanakan penyusunan SOP antara seluruh stakeholder dalam rangka bagaimana koordinasi keamanan laut bisa dilaksanakan," tandasnya (bipnr)