Yusril Harusnya Gugat Jabatan Hendarman ke DPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Ahmad Rustandi menyarankan seharusnya eks Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra mengajukan legislative review ke Dewan Perwakilan Rakyat terkait Undang-undang Kejaksaan Agung.

"Seharusnya ini ke DPR, ajukan legislative review, " ujar Rustandi saat sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa(24/8/2010).

Alasannya, menurut Rustandi, dalam pasal 16 dan pasal 22 di Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung belum diatur norma-norma masa jabatan jaksa agung.

Karena itu, untuk menambahkan poin-poin yang mengatur secara tegas berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung harus dibawa untuk dibenahi para legislator. Uji materi di Mahkamah Konstitusi, lanjut Rustandi hanya membatalkan dan mencabut tidak menambahkan peraturan dengan tegas.

"Untuk mengatur secara tegas norma-norma tentang masa jabatan Jaksa Agung harus dibawa ke DPR, " tandasnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra resmi mengajukan uji materi UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril ingin menguji konstitusionalitas penafsiran pasal 19 dan pasal 22 Undang-undang Tentang Kejaksaan Agung tersebut dihubungkan dengan prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalan Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 83/P tahun 2009.