Bakorkamla: Insiden KKP dan Polisi Malaysia Tidak akan Terulang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizky

MANADO, TRIBUNNEWS.COM -- Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo berharap insiden penangkapan tiga petugas Indonesia oleh Malaysia, agustus lalu tidak terulang.

Saat itu, Tiga pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Air Diraja Malaysia dan menimbulkan polemik antara Indonesia - Malaysia.

Maka Didik  berharap kejadian ini ke depan tidak ada lagi, maka patroli dan pengawasan terhadap keamanan laut akan dilakukan terpadu yang melibatkan banyak institusi, bukan lagi sendiri-sendiri.

"Ke depan, pelanggaran-pelanggaran dan insiden penangkapan petugas KKP seperti di Kepri oleh polisi Malaysia tidak terjadi lagi," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo, sebelum peresmian kantor Satuan Tugas II Korkamla Bitung, di Jalan Diponegoro, Manado, Senin (1/11/2010).

Maka pengamanan perairan, termasuk pengawasan nelayan akan dilakukan bersama-sama semua pihak baik petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polisi Air serta TNI AL.

"Bakorkamla akan mengkoordinasikan semua stakeholder, tanpa membawahi para stakeholder tersebut. Kewenangan penyidik polisi tetap saja, kewenangan DKP ataupun TNI tetap seperti biasa, cuma Korkamla memayungi. Mudahnya, seperti pelayanan terpadu satu atap, seperti Samsat," kata Didik, mantan Kepala Staf Umum TNI.

Dengan melibatkan TNI AL dan Polisi dalam setiap operasi di laut, tim akan lebih kuat. Sehingga andai insiden yang bersinggungan dengan aparat negara sahabat, dapat diselesaikan.

"Dan selain itu, kami, Bakorkamla pun menjalin kerja sama dan komunikasi dengan Badan Maritim Malaysia. Sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran di laut dapat segera diselesaikan," ujar Didik.

Maka operasi terkoordinasi Bakorkamla ini diarahkan untuk membuktikan bahwa single agency with multitask jauh lebih efektif yang diukur dari nilai rupiah penyelamatan potensi kerugian negara dari illegal activities di laut. (*)