Komisi VII: Ini Sama Saja Naikkan Harga BBM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon melihat rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi dengan opsi plat hitam sama saja dengan menaikkan harga BBM.

"Bayangkan, harga Rp 4500 ditarik, ini kan sama, ini tinggal Rp 6500, sama dengan menaikkan harga BBM," tegasnya,di Jakarta, Sabtu (11/12/2010).

Menurutnya, pemerintah jangan berkeinginan menaikkan harga BBM dengan cara pembatasan. Ditegaskannya, biarkan rakyat memilih dan jangan ditarik premium bersubsidi di pasar.

"Tetapi jangan dipaksa seolah-seolah seperti kebijakan tabung melon," tegasnya.

Effendi meminta pemerintah lebih transparan mengenai hal ini. Menurutnya, permasalahan mengenai kuota volume BBM berubsidi selalu tembus, merupakan masalahnya ada di masyarakat. Sebenarnya, kata dia, wacana itu lebih kepada pemerintah.

"Tetapi seharusnya pemerintah lebih memberikan pertanggungjawaban mengapa penggunaan BBM kuota subsidi dijadikan bias, seperti ada yang diselundupkan yang hampir 1 juta Kiloliter," ujarnya.

"Itu yang lebih dipertanggungjawabkan, terus jangan karena kuota 36,5 juta KL; 38,5 juta KL, kemudian terserap karena  diperdagangkan keluar, diselundupin, kemudian, konsumen yang sebenarnya dikatakan menjadi over. Jangan donk, tolong transparan donk pemerintah, jangan langsung melemparkan permasalahan, ini menjadi persoalan rakyat. wong permasalahan ada di pemerintah yang salah hitung," tegasnya.

Nah, tandasnya, mengapa kemudian dibatasi? Dia mengatakan, "ini lucu lagi".

Lebih lanjut jelasnya, BBM bukan hanya untuk kendaraan pribadi, ini multi kompleks. Nah, imbuhnya, fraksi PDI-P masih mengendorse pemerintah untuk memberikan kuota sesuai dengan realisasi tahun berjalan.