Patrialis: Remunerasi Turun dalam Waktu Dekat

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengungkapkan remunerasi kepada jajarannya akan segera terlaksana. Dirinya mengaku telah menerima surat resmi dari Menteri Keuangan dan tinggal menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Insya Allah dalam waktu dekat berdasarkan komunikasi pimpinan, ini suatu upaya kita meningkatkan kerja kita,"  kata Patrialis Akbar di hadapan pejabat eselon I dalam acara Perang Melawan Narkoba di  Auditorium BPSDM, Depok, Selasa (15/3/2011).

Ketika ditanyakan masih ada anak buahnya yang bertindak nakal, Patrialis menjelaskan hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk tidak dilakukan remunerasi. "Itu kan satu dua, sementara petugas kita 45.000 orang," imbuhnya.

Patrialis menambahkan remunerasi agar tidak terjadi kasus-kasus yang memalukan. Apalagi saat ini kinerja Kemenkumham tengah disorot dengan adanya penangkapan Kalapas Nusakambangan Marwan Adli oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena diduga mendapat sejumlah dana dari tahanan lapas. "Masa Kalapas, Karutan, pagar makan tanaman," tukasnya.

Dirinya menambahkan  akan terus melakukan pengawasan kepada petugas agar kasus Kalapas Nusakambangan tidak terjadi kembali.

"Secara terus menerus kita lakukan pengawasan, kemudian secara acak dan berkala tes urine kepada petugas, lalu dites kepada seluruh napi,"  kata Patrialis Akbar di hadapan pejabat eselon I dalam acara Perang Melawan Narkoba di  Auditorium BPSDM, Depok, Selasa (15/3/2011).

Patrialis mengatakan bila ditemukan adanya indikasi menggunakan narkoba maka dirinya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada mereka.
"Ini shock teraphy dengan sanksi," imbuhnya.