TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi
Masyarakat Sipil Tolak Gedung DPR yang terdiri dari sejumlah Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) menuntut pimpinan DPR untuk membatalkan rencana
pembangunan gedung DPR dan mengembalikan anggaran senilai kurang lebih
Rp 1,138 triliun kepada negara.
"Kita juga menuntut agar pimpinan
DPR meminta maaf secara terbuka melalui sidang Paripurna DPR atas
rencana pembangunan Gedung DPR yang dinilai telah melukai perasaan
rakyat seluruh Indonesia," kata Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma di Gedung
DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2011).
Alvon mengatakan jika pimpinan
DPR tidak memenuhi tuntutan dalam jangka waktu 7 hari setelah somasi
dilayangkan maka pihaknya akan menempuh jalur penyelesaian secara hukum.
"Koalisi sendiri sudah merencanakan pengajuan gugatan citizen law suit
sedikitnya 15 daerah," ujar Alvon.
Pembangunan gedung DPR, kata
Alvon, jika dipaksakan sama halnya dengan memperpanjang penderitaan
rakyat. DPR juga dinilai tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat.
Dirinya mencontohkan sektor pendidikan data menunjukkan jumlah
gedung sekolah dasar hingga menengah atas mengalami kerusukan
diperkirakan mencapai 170 ribu sekolah. Bila anggaran pembangunan gedung
DPR dialokasikan bagi gedung sekolah maka dapat membangun 32000 gedung
sekolah baru.
Selain itu pada sektor kesehatan dapat membiayai
jaminan kesehatan masyarakat sebanyak 22 juta penduduk miskin. Kemudian
dapat dialokasikan untuk pengadaan sawag seluas 20.000 hektar atau
membangun 11.600 unit rumah sederhana buat rakyat.
Koalisi LSM Siapkan Gugatan 15 Daerah Tuntut Pembatalan
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
AA
Text Sizes
Medium
Large
Larger