Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus yang menimpa Ruyati merupakan kabar duka bagi bangsa Indonesia. Pahlawan devisa harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang miris.
"Ini adalah duka kita bersama. Dan hendaknya seluruh bagian dari pemangku kebijakan dan badan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dapat mengevaluasi diri. Termasuk kepada pihak Kemenlu yang sangat lamban mengetahui informasi tersebut," kata fungsionaris DPP Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Jaringan Nusantara (JN), Iwan Yakobus Kurniawan, kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Selasa (21/06/2011).
Akan tetapi, lanjut Iwan, sangat aneh ketika desk bidang kerja tersebut menjadi bias dengan tuduhan-tuduhan tidak mendasar yang ke arahnya untuk tujuan politis.
"Saya ingin tekankan, Presiden SBY terlambat mendapat informasi. Harusnya, para pembantu presiden mengantisipasi terlebih dahulu. Dan mungkin, sikap SBY akan lebih reaktif untuk mencarikan solusi terbaik," terang Iwan.
Hal seperti Ruyati, imbuhnya, pernah terjadi di tahun 2005 saat informasi tidak terlambat. SBY melakukan lobby diplomatik dan berhasil menyelamatkan nyawa TKI bernama Suhaidy bin Asnawi di Malaysia.
"Waktu itu hanya menunggu hari untuk dihukum gantung. Tapi, lewat lobby Presiden SBY berhasil menyelamatkan Suhaidy," ungkapnya.
Iwan menegaskan kasus Ruyati, hendaknya jangan terus menjadi komsumsi politis dengan target tertentu. Ia memaklumi bila saat ini bangsa Indonesia sedang bersedih.
"Tapi kita harus berfikir jernih. Membedakan mana tugas presiden, menteri, dubes serta BNP2TKI dan Deplu. Dari kasus ini semua harus berbenah agar tidak terulang kasus Ruyati lagi yang sangat menyayat bangsa ini," Iwan menegaskan.