Ringkasan Berita:

• Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyoroti implementasi program Koperasi Desa Merah Putih, yang menurutnya pengembangan koperasi di tingkat desa tidak bisa dipaksakan melalui instruksi dari atas yakni presiden ke tingkat bawah.
• Pendirian koperasi harus tumbuh secara organik dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
• Menurut Andreas, esensi dari sebuah koperasi adalah kemandirian anggota. Oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat sejak awal menjadi kunci penting.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyoroti implementasi program Koperasi Desa Merah Putih, yang menurutnya pengembangan koperasi di tingkat desa tidak bisa dipaksakan melalui instruksi dari atas yakni presiden ke tingkat bawah.

Pendirian koperasi kata dia, harus tumbuh secara organik dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

Baca juga: Prabowo Sebut Kopdes Merah Putih Ciptakan 18 Ribu Lapangan Kerja: Hanya Boleh Diisi Warga Setempat

Menurut Andreas, esensi dari sebuah koperasi adalah kemandirian anggota. Oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat sejak awal menjadi kunci penting yang tidak boleh diabaikan.

"Kita harus juga merubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas, dari atas, dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan. Kayak Koperasi Desa Merah Putih, kan tidak bisa seperti itu dipaksakan. Karena koperasi itu tumbuh dari bawah, dari anggota, bukan dari atas," ujar Andreas usai acara pembekalan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi ribuan anggota fraksi PDIP DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia, di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Ia juga menyoroti adanya beban yang berpotensi dialami oleh pemerintah daerah akibat kewajiban pembangunan infrastruktur pendukung program Kopdes Merah Putih. Ia menilai instruksi yang bersifat wajib ini kurang realistis jika diterapkan secara merata di seluruh wilayah.

"Maka daripada itu ya, agak aneh misalkan kalau koperasi ini dari atas dan kemudian daerah-daerah ini wajib untuk membangun gerai-gerai Koperasi Merah Putih. Ini yang kasihan yang susah itu pemerintah daerah," jelas dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mengingatkan risiko lingkungan dan pangan yang patut diwaspadai apabila pembangunan gerai-gerai koperasi tersebut mengorbankan lahan-lahan produktif di daerah. Misalnya alih fungsi lahan subur dan hijau menjadi bangunan. 

Baca juga: Prabowo Sebut Kopdes Merah Putih Ciptakan 18 Ribu Lapangan Kerja: Hanya Boleh Diisi Warga Setempat

"Dan yang berbahaya apabila terjadi alih fungsi lahan. Di mana sebenarnya lahan terbuka hijau dan subur, kemudian digunakan untuk bangunan tadi, itu misalnya gitu ya," kata Andreas.

Ia mengajak pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pendekatan kebijakan yang cenderung sentralistik, tidak hanya dalam sektor ekonomi seperti koperasi, tetapi juga di sektor-sektor strategis lainnya seperti usulan mewajibkan pembelajaran Bahasa Prancis di sekolah - sekolah.

"Ya kebiasaan-kebiasaan yang dari atas inilah yang perlu kita evaluasi bersama, termasuk pengajaran pendidikan bahasa," pungkasnya.