DPR Minta Kemnakertrans dan BNP2TKI Bertanggung Jawab

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Dua instansi negara yang ditunjuk mengurusi Tenaga Kerja Indonesia(TKI), Kemennakertrans dan BNP2TKI harus bertanggung jawab atas berbagai kasus tewasnya TKI dan perkara lain,  khususnya yang baru-baru ini terjadi mengenai Ruyati.

"Perlu ada pemilahan jalur sesuai tupoksi jangan sampai BNP2TKI bilang itu kerja Menakertrans, Menakertrans bilang BNP2TKI. Harus ada pembagian tugas jelas antara BNP2TKI dengan Menakertrans,"ujar Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/6/2011).

Menurut Taufik, masalah TKI adalah persoalan yang mendasar, harus dibedakan mana domain pemerintah.

"Katakanlah domain pemerintah, pemerintah harus menjamin TKI. Di sisi lain kita tidak menutup mata dari tindak pidana yang dilakukan. Masalah tidak berhenti disitu dalam kondisi underpressure bisa mengalami posisi seperti itu. Jadi pengiriman TKI harus diselesaikan,"jelas Taufik.