News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Skandal Nazaruddin

Ingin Bubarkan Partai Demokrat, UU Parpol Digugat

Editor: Ade Mayasanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bahas Dana Kontroversi - Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Harry Azhar Azis, berdialog membahas kontroversi dana aspirasi sebesar 15 milyar rupiah, yang akan diterima setiap anggota dewan untuk mengembangkan daerah pemilihannya masing-masing. Dalam acara yang digelar Sabtu (5/6/2010) di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh Ridwan Saidi( kiri), Martin Hutabarat (kedua dari kiri), dan Sebastian Salang (kedua dari kanan). (TRIBUNNEWS.COM/dany permana)

Laporan Wartawan Tribunnews.com Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ancaman membubarkan Partai Demokrat kian menghangat. Selain dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), tuntutan untuk membekukan Partai Demokrat hadir dari tokoh Himpunan Mahasiswa Islam Ridwan Saidi, dan mantan pemain film Pong Hardjatmo. Mereka akan menyambangi Mahkamah Konstitusi pada Rabu esok (3/8/2011) dengan mengajukan uji materil UU Partai Politik.

"Partai Demokrat itu menggarong uang negara. Ini membahayakan keberadaan NKRI," kata Ridwan Saidi saat dihubungi Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (2/8/2011).

Ridwan menjelaskan, dana APBN yang diduga dikorup sejumlah kader Partai Demokrat terjadi di sejumlah proyek Kementerian. Sebut saja perkara pembangunan wisma Atlet SEA Games di Jaka Baring, Palembang, Sumatera Selatan.

"Jadi saat ke MK, yang harus direvisi UU Parpol adalah soal kewenangan pembubaran parpol oleh pemerintah. Saat ini pemerintah dikuasai Demokrat, lalu bagaimana mau membubarkan partai Demokrat," jelasnya seraya menambahkan, permohonan uji materil UU Partai Politik akan diajukan pada 11.00 WIB di gedung MK.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini