Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menduga adanya intervensi politik terkait lambannya kinerja Polri dalam mengungkap kasus pemalsuan Surat MK. Polri, diminta menjelaskan hal ini kepada publik, agar tak menjadi preseden buruk.
"Ada satu bahasa disampaikan pada saya. Pak, ini kaitannya dengan kekuatan besar. Makanya, kita hati-hati. Siapa kekuatan besar itu, tak usah ditegaskan lagi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo di Gedung DPR, Selasa (15/08/2011).
Harusnya, kata Ganjar, Polri sudah bisa menetapkan tersangka lain terkait kasus ini. Apalagi, bukti-bukti, rekaman, termasuk dokumen yang terkait, sudah disita oleh Polri. Rekontruksi, termasuk reka ulang yang dilakukan oleh Polri.
"Citra Polri bisa makin terpuruk, bila menangani kasus ini berlarut-larut. Menurut saya, Polisi terlalu banyak bermain-main di sini," Ganjar menegaskan.