Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain menolak adanya politisasi simbol. Hal tersebut dikatakan menyusul adanya logo HUT perayaan ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI yang sempat kontroversial karena mengikuti masa pemerintahan Presiden SBY sejak tahun 2004.
"Intinya kita menolak politisasi simbol, meski simbol itu multi tafsir. Artinya, sangat tergantung kepada orang yang menafsir," ujar Malik kepada Tribunnews.com, Rabu(17/8/2011).
Menurut Malik, ke depan dalam membuat logo jangan memunculkan spekulasi atau tafsir politik. Sehingga, wajar dan tidak bisa disalahkan kalau ada orang menafsir sebagai sebuah upaya propaganda. "Harus tetap pada aturan main,"jelasnya.
Karena itulah, lanjut Politisi PKB ini apabila ditemui dan terbukti adanya pelanggaran dalam pembuatan logo harus segera diusut tuntas. "Kalau ada pelanggaran maka harus diusut,"pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya beberapa pihak mempersoalkan soal logo perayaan HUT Kemerdekaan sejak 2005. Logo ini diidentikkan dengan masa pemerintahan SBY.
Seperti misalnya saat HUT kemerdekaan RI, 17 Agustus 2005,atau setahun pemerintahan SBY, lambang bendera merah putih hanya ada satu berkibar di atas angka 60 (HUT ke-60 Kemerdekaan RI). Tahun 2006, dua bendera menunjukkan dua tahun pemerintahan SBY, selanjutnya demikian.
Tiga bendera pada tahun 2007, 4 bendera pada tahun 2008, 5 bendera pada HUT ke-64 tahun 2009, 6 bendera pada tahun keenam pemerintahan SBY atau tahun pertama peridoe kedua. Dan kini, tahun ketujuh masa pemerintahan SBY pun dilambangkan dengan 7 kibaran bendera di atas logo HUT ke-66 perayaan Proklamasi Kemerdekaan RI.