Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung berharap pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, prosesnya dilakukan secara fair. Hal ini, agar dapat mengungkap adanya dugaan-dugaan yang berkembang selama ini atas vonis yang sudah diterima oleh Antasari Azhar.
"Banyak orang menengarai, mencurigai, tidak semurni hal masalah hukum terkait proses hukum Antasari Azhar. Ada tercium, hal-hal politis terhadap Pak Antasari Azhar," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Selasa (06/09/2011).
PK yang diajukan, lanjut Pramono, tentunya menjadi ruang bagi Antasari untuk mengungkap fakta-fakta, adanya unsur politisasi dalam kasusnya. Fakta, tentunya harus diungkap oleh data-data. Apalagi, dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Yudisial beberapa waktu lalu. "Ada penerapan hukum yang tidak profer, tentu proses PK yang berjalan, dapat menjadi pertimbangan," paparnya.
"Hukum harus memenuhi asas keadilan. Jadi, jangan takut buka-bukaan kalau memang memiliki data dan fakta."