Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menilai keputusan pembatalan ekspor beras sebesar 580 ribu ton oleh pemerintah Thailand sarat akan muatan politis. Kerja keras dan integrasi lintas sektoral diharapkan segera dilakukan semua pihak agar ketergantungan impor bisa ditekan.
Herman mengungkapkan keputusan pemerintah Thailand membatalkan kontrak "G" to "G"(Government to Government) dengan Indonesia sebesar 580 ribu ton karena menganggap penawaran harga sebesar 535 dolar AS per ton CNF terlalu rendah.
Namun disisi lain, Herman mengungkapkan jika pembatalan tersebut juga berbau politis. Hal itu dijelaskan Herman berdasarkan adanya keputusan Perdana Menteri Thailand untuk mengganti direksi Bulognya.
Dimana direksi tersebut dianggap mengambil kebijakan kerjasama dengan Indonesia pada masa transisi. Namun dilain hal, Bulog juga membatalkan kontrak komersialnya sebesar 100 ribu ton karena harganya terlalu tinggi di kisaran 658 dolar AS per ton CNF.
"Kita tentu prihatin dengan pembatalan sepihak itu, meski demikian hal tersebut sebagai cambuk bagi kita akan pentingnya kedaulatan pangan," ujar Herman dalam pers rilisnya kepada wartawan, Rabu (28/9/2011).
Herman menegaskan, ke depan salah satu agenda yang harus segera dilakukan yakni kerja keras dan integrasi lintas sektoral. Sehingga dengan langkah tersebut, kedepan diharapkan tidak ada lagi praktik impor. Namun sebagai negara agraris yang mampu melakukan ekspor.
"Kita harus optimis ke depan dan menjadikan ini sebagai pengalaman dan tidak ada yang perlu dipersalahkan dalam hal ini. Sebab ini tanggung jawab kita bersama," jelasnya.
Selanjutnya Herman mengungkapkan saat ini Komisi IV sedang berupaya meyelesaikan pembahasan RUU perubahan terhadap UU Pangan No 7 Tahun 1966. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan terhadap ketersediaan pangan.
Disamping itu, untuk kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan keamanan pangan. "Mudah-mudahan hal ini bisa menjawab tata kelola sistem pangan kita ke depan," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah Thailand dikabarkan membatalkan kontrak ekspor beras ke Indonesia sebesar 580 ribu ton. Perdana Menteri Thailand menganggap harga beras yang diekspor ke Indonesia itu terlalu murah.