Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mangkirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari undangan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR disesalkan banyak pihak. Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan seharusnya KPK tidak bersikap angkuh seperti itu.
"KPK jangan angkuh, karena ini mempertemukan dua sudut pandang, rapat ini rapat konsultasi harus punya jiwa besar," ujar Lukman di gedung DPR, Jakarta, Kamis(29/9/2011).
Menurut Lukman, tidak mesti persoalaan harus diselesaikan dengan cara pandang kewenangan institusi masing-masing. "Jangan semua persoalaan itu dilihat dari perspektif hukum formalnya," jelasnya.
Politisi PPP ini melanjutkan, rapat konsultasi bukanlah rapat mengikat yang mengikat kepada semua institusi. Sebab kata Lukman rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi hanyalah untuk menyamakan sudut pandang.
"Tujuannya baik, berusaha mendekatkan, tidak semua persoalaan diselesaikan dengan cara formal. Kalo cara formal tentu lewat hukum yang harus dipilih. Yang berpekara kan bukan Banggar bukan institusinya tapi perorangan. Seharusnya, pemecahan bersama," jelasnya.
Pilihan untuk memboikot lanjut Lukman juga bukanlah tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dia berharap semua pihak untuk berjiwa besar dan mencari jalan keluarnya secara bersama-sama.
"Pendekatan boikot, bukan pendekatan cara yang dimiliki tradisi kita. Rapat konsultasi itu tidak ada keputusan. Semua harus menunjukkan jiwa besar," pungkasnya.