Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panja Perbatasan, Komisi 2 DPR RI, Jumat (14/10/2011), kemarin melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, yang diisiukan dicaplok oleh Pemerintah Malaysia.
Dari kunjungan tersebut, Panja Perbatasan menemukan fakta tidak ada sejengkalpun wilayah Pemerintah Indonesia dicaplok Pemerintah Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu.
"Setelah kita lakukan kunjungan, saya bersama teman-teman Komisi 2 melihat langsung, tidak ada pencaplokan wilayah di Camar Bulan," ujar anggota Komisi 2 DPR RI, Ramadhan Pohan, dalam acara jumap pers yang digelar di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (17/10/2011).
Menurutnya patok batas kedua negara, di wilayah tersebut masih tetap ada di tempatnya, dan tidak bergeser.
"Patok perbatasan di situ ada tulisan Mal-Ina (Malaysia-Indonesia), itu dibuat bersama berdasarkan MoU 178," katanya.
Ia pun membantah, adanya isu pendudukan yang dilakukan oleh 3000 tentara Malaysia di dua wilayah tersebut. Ia mengaku tidak tahu, bagaimana isu pencamplokan wilayah tersebut berhembus. Ia pun menduga ada muatan politis di balik isu tersebut.
"Soal Perbatasan ini marilah kita (sebagai) politisi Indonesia dari manapun (partai) dia, menyampaikan informasi sesuai fakta tidak usalah dibumbuilah dengan apa-apa, kasihan rakyat kita," tuturnya.
Menurutnya yang menjadi persoalan masyarakat Indonesia di perbatasan adalah, masalah kemiskinan dan minimnya infrastruktur.
"Diperbatasan masalahnya adalah persoalan kemiskinan, dan ketidakadaan infrastruktur," ucapnya.
Untuk itu pihak DPR, menurutnya harus menggenjot kinerja dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Ramadhan, pihak Komisi 2, yang melakukan kunjungan ke Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu berjumlah lima orang. Dilapangan mereka ditemani oleh Kapolda Kalbar, dan Pangdam Tanjung Pura.