TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan strategis bertajuk “Hak dan Pemenuhan Gizi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita, dan Peserta Didik NTT” yang digelar di Aula El Tari, Kupang, NTT, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan digelar dalam rangka percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Menteri HAM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar program sosial biasa, melainkan program prioritas nasional yang dirancang sebagai instrumen utama untuk membantai kemiskinan dan menjamin hak hidup sehat sejak dalam kandungan.

Oleh karenanya, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) berkomitmen penuh mengawasi jalannya program ini di seluruh Indonesia agar tepat sasaran dan memenuhi standar keadilan sosial.

Baca juga: Luhut Bela Prabowo: MBG itu Program yang Sangat Baik Hanya Pengelolaannya Perlu Ditata

“Dalam perspektif HAM, pemerintah memiliki tiga kewajiban utama yaitu penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) terhadap hak-hak dasar rakyat, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan,” tegas Menteri HAM.

Menteri HAM menjelaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi stunting, serta meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

KemenHAM RI, lanjutnya, berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan tepat sasaran, memenuhi prinsip keadilan sosial, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia di NTT melalui Program MBG.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

“Pertumbuhan ekonomi NTT menunjukkan tren peningkatan yang positif, dan salah satu faktor penggeraknya adalah perputaran ekonomi dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Gubernur NTT.

Gubernur NTT menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG telah menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal, mulai dari petani, nelayan, peternak, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pangan, hingga jasa distribusi dan transportasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi guna memastikan kebutuhan bahan baku program berasal dari potensi lokal, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat NTT.

Melalui kegiatan tersebut, KemenHAM RI dan Pemprov NTT menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.