Greenpeace: Jangan Ada Nuklir di ASEAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Greenpeace, Walhi Bangka Belitung, bersama aktivis mahasiswa serta Masyarakat Anti Nuklir se-Bangka, hari ini, merayakan penundaan rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Mereka juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana tersebut selamanya.

Perayaan ini juga diisi dengan Pendeklarasian Bangka Belitung sebagai zona bebas nuklir dan akan diumumkan pada ASEAN Summit 17-19 November nanti di Bali. “Jangan ada nuklir di ASEAN!” seru Arif Fiyanto, Team Leader Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia, dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (13/11/2011).

Rencana pembangunan PLTN pertama di Indonesia diumumkan pada Februari 2011 oleh Hudi Hastowo, Kepala BATAN. Sebelumnya ketika berkunjung ke Jepang, Juni lalu, Presiden SBY juga menyatakan, nuklir adalah opsi paling terakhir bagi negeri ini.

Presiden SBY menegaskan, Indonesia tidak akan membangun PLTN, sebelum Indonesia memanfaatkan sepenuhnya sumber-sumber energi terbarukan yang ada di negeri ini. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Widjajono Partowidagdo, juga menyatakan penolakannya terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia, karena potensi kebocoran radioaktif yang sangat tinggi yang disebabkan letak Indonesia yang rawan terhadap bencana alam, seperti yang terjadi di Fukushima.

PLTN juga cenderung memakan biaya, butuh waktu yang lama untuk membangunnya serta bukan merupakan solusi untuk mengatasi perubahan iklim.

“Presiden SBY dan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo telah berada pada jalur yang tepat dengan mengutamakan sumber energi terbarukan selain PLTN. Namun, rencana tersebut harus dibatalkan sepenuhnya jika pemerintah ingin memastikan sumber energi yang aman untuk negara ini, sumber energi yang bersih seperti geothermal, solar dan angin, yang bisa memperkuat ekonomi Indonesia di masa yang akan datang,” tambah Arif.

Setelah terjadinya bencana nuklir Fukushima, pada Maret lalu, banyak negara di dunia yang memutuskan untuk menghapus PLTN dari opsi pemenuhan kebutuhan energinya. Jerman, negara dengan penguasaan teknologi nuklir yang paling mumpuni sekalipun, telah mengumumkan penghapusan secara bertahap PLTN di negaranya. Jerman akan menjadi negara bebas nuklir pada tahun 2022. Italia, Swiss, Belgia juga telah mengumumkan akan menutup PLTN di negara mereka.

Namun, Pernyataan Presiden SBY, penolakan Wakil Menteri ESDM, dan Pengumuman Kepala BATAN mengenai penundaan pembangunan PLTN di Bangka ternyata bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Pasca Fukushima, BATAN serta para promotor PLTN di Indonesia justru semakin menggencarkan sosialisasi dan promosi PLTN di seluruh Indonesia. Saat ini BATAN, memfokuskan sosialisasi dan promosi mereka di Pulau Bangka.

“BATAN harus segera menghentikan segala promosi dan sosialisasi PLTN yang mereka lakukan di Bangka, Presiden SBY dan Wakil Menteri Energi sebagai otoritas penentu kebijakan energi Indonesia telah menyatakan penolakan mereka terhadap PLTN, dengan kata lain segala promosi dan sosialisasi PLTN yang dilakukan BATAN dan pihak lain adalah kegiatan liar dan ilegal yang meremehkan SBY dan Wakil Menteri Energi,” Kata Ratno Budi, Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung.

Bangka merupakan kepulauan yang lokasinya cukup strategis terletak relatif dekat dengan Sumatera, Jawa, Malaysia dan Singapura. Promotor PLTN menyatakan, jika berhasil membangun PLTN di Bangka, maka listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk kebutuhan Jawa, Sumatera, dan akan diekspor ke negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.

“Energi Nuklir tidak punya tempat dalam sistem energi modern yang aman. Indonesia dan ASEAN harus segera memutuskan untuk menghentikan selamanya fantasi mereka untuk membangun PLTN di kawasan Asia Tenggara. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi bersih terbarukan yang dipadukan dengan efisiensi energi yang ambisius merupakan kunci bagi masa depan yang cemerlang untuk Indonesia dan ASEAN,” kata Arif Fiyanto. (*)