Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para elit Partai Aceh (PA) diimbau untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), melaksanakan Pemilukada Aceh, bukan dengan melakukan boikot. Sikap boikot diduga sebagai benih dari sikap yang menunjukkan separatisme.
Seruan ini disampaikan oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gema Desa (Gerakan Mahasiswa untuk Demokrasi Aceh) yang terdiri dari elemen HMI, PMII, GMII, IMIKI, serta BEM SI.
Arkon, koordinator Gema Desa mengungkap, manuver dengan memboikot jalannya pemilukada Aceh, dengan aksi demonstasi disinyalir mengarah munculnya benih separatis. Harusnya, bila menjadi bagian dari bangsa Indonesia, keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dipatuhi.
"Elite politik PA yang mayoritas duduk di DPR Aceh harusnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan calon perseorangan bisa ikut pada pemilukada di Aceh. Elite politik PA mestinya harusnya sadar, pemilik kedaulatan hukum adalah rakyat Indonesia," kata Akron dalam pernyataannya, Senin (14/11/2011).
Ditegaskan, keputusan MK adalah representasi supremasi hukum yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia. Sebelumnya, MK pada 30 Desember 2010 lalu, telah membatalkan Pasal 256 UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengatur calon perseorangan hanya diperbolehkan sekali dalam Pilkada Aceh 2006. Pelaksanaan Pemilukada Aceh, merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2008 yang kembali membolehkan calon perseorangan.
"Sikap keras PA memboikot pemilukada Aceh, cermin keresahan politik PA, takut kehilangan kekuasaan. Seruan boikot yang disertai paksaan, intimidasi yang dilakukan elite politik PA mematikan demokrasi di Aceh," ujarnya seraya meminta kepada Polda Aceh unuk menggelar razia senjata sebelum pelaksanaan Pemilukada Aceh.