TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tekanan terhadap rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan, sorotan lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global, serta keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga di luar jadwal rutin menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang menghadapi ujian kredibilitas. 

Ujian ini mempertanyakan apakah agenda besar negara, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, Danantara, hingga tata niaga komoditas strategis dapat dijalankan dengan disiplin fiskal, independensi moneter, kepastian regulasi, dan tata kelola kelembagaan yang memadai.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute Yossi Martino menilai bahwa ujian kredibilitas ini merupakan konsekuensi logis dari langkah berani pemerintah yang sedang melakukan pergeseran paradigma (paradigm shift).

Menurutnya, pemerintah sedang mentransformasi tatanan ekonomi dari yang sebelumnya sangat bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar (market-driven), menuju model Negara Pembangunan (Developmental State) yang lebih digerakkan oleh negara.

“Visi ini patut diapresiasi. Sejarah membuktikan bahwa negara-negara emerging markets seringkali membutuhkan intervensi negara yang agresif untuk melakukan lompatan struktural. Mekanisme pasar bebas terbukti terlalu lambat untuk mengentaskan kemiskinan struktural, menyelesaikan persoalan stunting, atau memaksakan hilirisasi. Di sinilah instrumen seperti MBG dan pembentukan super-holding Danantara menjadi rasional secara konsep,” ujar Yossi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dalam konteks transisi inilah, Yossi menjelaskan bahwa gejolak pasar yang terjadi saat ini sejatinya merupakan fenomena yang dapat dibaca melalui kacamata Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory).

Mengacu pada pemikiran ekonomi-politik struktural, setiap upaya transformasi seperti merombak aturan main (rules of the game) tata niaga lewat Danantara atau mengembalikan peran negara dalam distribusi kekayaan lewat MBG, cenderung akan mendisrupsi ekuilibrium lama dan memicu friksi.

“Setiap transformasi sosial yang besar cenderung diikuti oleh goncangan. Pasar bereaksi keras karena agenda-agenda baru ini menggeser ekuilibrium lama dan memaksa mereka menghitung ulang risiko. Dalam ekonomi terbuka, pasar bukan tujuan akhir, tetapi sinyalnya tidak boleh diremehkan. Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit,” ujar Yossi.

Menjawab dilema tersebut, Yossi menekankan pentingnya mengamalkan prinsip Ekonomi Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi modern.

Mengutip perspektif Bung Hatta dan Prof. Mubyarto, ia menjelaskan bahwa negara wajib hadir ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan keadilan sosial.

“Ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Pasar harus ditempatkan sebagai mekanisme alokasi sumber daya, sementara tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat. Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, adalah mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” kata Yossi.

Hal serupa berlaku untuk Koperasi Merah Putih, Danantara, dan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Koperasi Merah Putih harus berfungsi sebagai agregator produksi yang menurunkan biaya transaksi, bukan sekadar papan nama kelembagaan.

Sementara itu, intervensi tata niaga lewat Danantara harus berfokus pada perbaikan rantai pasok dan nilai tambah yang transparan. 

Terkait DSI, menurut Yossi negara memiliki alasan ekonomi untuk memperbaiki tata niaga komoditas strategis, menutup celah under-invoicing, meningkatkan nilai tambah, dan memastikan sumber daya alam memberi manfaat lebih besar bagi rakyat.