TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto meyakini situasi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan beban rakyat bertambah berat.

Situasi berat itu tercermin dari kenaikan drastis harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green menjadi Rp 17.000 per liter mulai 10 Juni 2026.

Sugeng meminta pemerintah agar jujur menyampaikan situasi berat itu kepada rakyat. Selain itu, pemerintah mestinya menekankan efisiensi.

“Pertama, efisiensi dari sisi belanja karena harus kita akui beban fiskal kita berat sekali,” kata Sugeng dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis (11/6/2026).

Legislator dari Partai Nasdem itu menyebut beban yang ditanggung PT Pertamina sangat berat. Jika harga Pertamax dan Pertamax Green tidak naik, Pertamina akan terus menanggung beban kurang lebih Rp7 triliun per bulan.

“Sekarang sudah muncul di bisik-bisik, di trading, bahwa Pertamina ada kemungkinan gagal bayar. Bayangkan kalau ini terjadi, maka Pertamina tidak lagi bisa membeli baik crude (minyak mentah) maupun byproduct (produk sampingan minyak) dan ini bahaya sekali,” ujar dia.

Menurut Sugeng, Komisi XI yang membidangi energi sudah mengingatkan berkali-kali bahwa situasi sedang tidak baik. Dia mengimbau pemerintah supaya jujur menjelaskannya kepada rakyat.

Kemudian, dia meminta para pejabat di negeri ini berempati kepada rakyat yang beban hidupnya bertambah karena kenaikan harga BBM.

Sugeng berujar jika beban hidup kelas menengah bertambah, inflasi juga bertambah. Setiap kenaikan 10 persen harga BBM bagi kelas menengah akan menambah inflasi kurang lebih 0,1 sampai dengan 0,3 persen.

“Tapi ini naik 30 persen, maka kita hitung akan naik inflasi kurang lebih hampir 1 persen. Ini khusus dari BBM,” ucap dia.

Baca juga: Kata Ekonom soal Masih Perlu atau Tidaknya Program MBG usai Harga Pertamax Naik

Kata Sugeng, selain menyampaikan situasi secara jujur, pemerintah juga harus menghemat anggaran dengan cara mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu.

“Saya mengimbau pemerintah menunjukkan empati kepada masyarakat. Katakanlah pemerintah, DPR, potong gajinya 50 persen. Itu harus dilakukan. Betul-betul saya sebagai anggota DPR sangat-sangat setuju karena masyarakat sedang sangat tidak baik-baik.”

Menurut Sugeng, fraksi Nasdem akan setuju dengan kebijakan pemotongan gaji anggota DPR.

Kemudian, sekali lagi dia menegaskan pemerintah harus melakukan tindakan hanya dan tidak sekadar “omong-omong” untuk menenangkan masyarakat.

Kadin: Kelas menengah tertekan

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi akan menekan biaya hidup kelas menengah.