Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Mahasiswa juga memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi sebelum melanjutkan aksi lanjutan.
- BIN mengimbau soal pentingnya menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa agar berbagai perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi hal yang merugikan.
- BIN meminta agar berbagai dinamika yang muncul tidak berkembang menjadi situasi yang dapat merugikan kepentingan bersama.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra merespons singkat terkait munculnya seruan aksi mahasiswa yang mengangkat isu “Reformasi Jilid II”. Di tengah meningkatnya dinamika aspirasi publik yang disuarakan sejumlah kelompok mahasiswa, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa agar berbagai perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi hal yang merugikan.
Baca juga: Tiga Aksi Unjuk Rasa Digelar di Jakpus, Polisi Kerahkan 607 Personel Pengamanan
Herindra menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia mengingatkan bahwa situasi nasional perlu dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
“Yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan,” kata Herindra.
Ia juga menambahkan agar berbagai dinamika yang muncul tidak berkembang menjadi situasi yang dapat merugikan kepentingan bersama.
“Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan lah bagi kita semua ya. Itu saja,” lanjutnya.
Sebelumnya, isu “Reformasi Jilid II” mencuat setelah massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk memberikan tenggat waktu 18 hari kepada pemerintah untuk memperkuat nilai rupiah.
Dalam demonstrasi itu, para mahasiswa juga melakukan aksi simbolik dengan membakar uang mainan rupiah sebagai bentuk protes terhadap melemahnya nilai mata uang nasional di hadapan mata uang asing. Aksi tersebut kemudian menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai simbol kritik terhadap kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.
Kelompok mahasiswa tersebut juga menyampaikan bahwa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melanjutkan aksi dengan agenda yang mereka sebut sebagai “Reformasi Jilid II”.
Baca juga: Wayan Sudirta Beri Catatan ke Polri Soal Penanganan Unjuk Rasa hingga Anggaran Korpolairud
Diketahui seusai kenaikan Harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter banyak bermunculan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Aksi penolakan kenaikan harga BBM nonsubsidi terjadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada 10 Juni 2026 malam. Massa menyuarakan protes terhadap kenaikan Pertamax dan sempat melakukan aksi di jalan hingga akhirnya dibubarkan aparat kepolisian karena tidak memiliki pemberitahuan resmi.
Di Jawa Tengah, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jateng menggelar demonstrasi di depan kantor perwakilan Bank Indonesia. Mereka menyoroti pelemahan nilai rupiah dan dampaknya terhadap ekonomi, termasuk kenaikan harga energi seperti BBM.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi sebelum melanjutkan aksi lanjutan.
Selain aksi langsung di jalan, muncul pula aksi simbolik berupa pembakaran uang mainan rupiah sebagai bentuk kritik terhadap melemahnya nilai mata uang dan dampaknya terhadap harga kebutuhan, termasuk BBM. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Yogyakarta dan Kendari, Sulawesi Tenggara.