Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi meminta Presiden SBY jujur, terkait asal usul dana yang didapatkannya untuk membuat pesta resepsi pernikahan putranya Edy Baskoro Yudhoyono atau Ibas dengan Aliya Radjasa, putri Ketum DPP PAN, Hatta Radjasa.
Terlebih, LSM Bendera sebelumnya merilis biaya pernikahan Ibas-Alya, mencapai Rp 12 miliar.
Padahal, Ucok menjelaskan, harta kekayaan SBY dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diberikan sebelum pilpres 2009 lalu hanya sebesar Rp 7 miliar.
“SBY harus jawab pertanyaan rakyat Indonesia. Darimana dia mendapatkan uang untuk membuat perhelatan sebesar itu yang kabarnya mencapai Rp 12 miliar. Dalam LHKPN yang diberikannya pada 2009 kekayaan yang dimilikinya hanya Rp 7 miliar. SBY, tak mungkin menjual harta kekayaannya atau berhutang hanya untuk mengelar resepsi pernikahan putra bungsunya itu, ” ujar Uchok kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (22/11/2011).
Klarifikasi melalui Mensesneg Sudi Silalahi, sebelumnya sudah menegaskan, pernikahan Ibas-Alya, tak memakai uang negara. “Kalau uang negara tidak digunakan, sementara uang SBY, tak cukup membuat perhelatan besar. Paling tidak, menurut data LHKPN. Jadi, pakai uang siapa perhelatan itu digelar?” Ucok mempertanyakan.
Ucok kemudian mengkritik sikap Presiden SBY yang dianggapnya tidak konsisten. Mengajurkan rakyat hidup sederhana kementriannya diminta untuk menghemat anggaran negara, tapi justru, SBY malah membuat perhelatan senilai miliaran rupiah ditengah kondisi bangsa seperti saat ini.
“Saya rasa masyarakat bertanya-tanya apa benar SBY kekayaannya cuma Rp 7 miliar? Jadi, SBY jujur saja, berapa sebenarnya kekayaan yang dimiliki. Jangan rakyat disuruh hidup sederhana sementara dia malah hidup mewah,” Ucok menandaskan.
SBY pun menurutnya lagi, diminta untuk jujur dalam hidup. Berbohong, sambung Ucok lagi, adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh pejabat publik. Uchok kemudian meminta keseriusan KPK dalam menginvestigasi kekayaan para pejabat negara.
Uchok menduga, laporan LHKPN adalah laporan tidak benar karena hanya menerima laporan yang diberikan para penyelenggara negara saja.
“Kalau KPK benar, maka LHKPN para pejabat negara yang abal-abal itu harusnya diivestigasi. Jangan menerima begitu saja laporan itu," tegas Ucok.