Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai DemOkrat Marzuki Alie agar meninjau ulang rencana mengusung Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait penuntasan kasus skandal bailout Bank Century, juga dikecam Partai Hanura. Melalui anggota Timwas Century DPR Hanura, Akbar Faisal, Marzuki Alie dianggap tak paham maksud dan tujuan HMP.
"Saya rasa Pak Marzuki belum memahami substansi usulan HMP dari DPR itu. Usulan ini bukanlah soal DPR akan malu kelak atau tidak jika kesalahan tidak terbukti," kata Akbar, Rabu (28/12/2011).
Dijelaskan, ada dua alasan mengapa HMP ini harus dilakukan. Yang pertama, HMP akan memastikan posisi politik pemerintahan sekarang sekaligus memberikan kepastian hukum dari vonis DPR pada paripurna Maret tahun 2010 lalu.
"Kasus ini berlarut-larut karena tak ada kepastian soal ini. Sebab pemerintah terus melakukan berbagai pembelaan diri yang lemah. Biarkanlah MK yang memutuskan soal bersalah atau tidaknya pemerintah yang memutuskan kebijakan bailout," katanya.
"Juga sekaligus mengajarkan kepada kita semua untuk taat dan disiplin pada tata aturan bernegara kita," ujarnya lagi.
Hal yang kedua, sambung Akbar Faisal, pansus DPR yang berlangsung secara maraton membuktikan bahwa kebijakan pemerintah pada masa itu tidak benar dan kental bernuansa kepentingan politik untuk tujuan-tujuan tertentu. Hasil audit investigasi dan forensik (yang sangat apa adanya dari BPK) memastikan hal itu.
"Ada dua lembaga negara (BPK dan DPR) telah memutuskan bahwa kebijakan bailout itu bermasalah. Jadi, saya yakin MK akan sepakat dengan dua lembaga tinggi negara ini," Akbar Faisal menandaskan.