Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR menghabiskan dana Rp 20 miliar, toilet Rp 2 miliar dan parkir motor mencapai Rp 3 miliar. Angka-angka tersebut di luar kewajaran merenovasi gedung sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah.
Demikian disampaikan Anggota Koalisi Anti Mafia Anggaran, Ronald Rifiandri, Minggu (15/1/2012) di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan.
"Anggran Rp 20 miliar jika hanya untuk membangun ruang Banggar merupakan bentuk diskriminatif terhadap kebutuhan perbaikan ruang rapat yang lain," ujarnya.
Ronald menjelaskan, untuk merenovasi ruang rapat dengan kapasitas 84-100 orang semestinya tidak sampai menghabiskan uang rakyat sebesar itu. Pasalnya, bila hanya merenovasi, cukup maksimal seharga Rp 500 juta.
"Rp 20 miliar seharusnya cukup untuk merenovasi sejumlah ruangan yang perlu perbaikan, bukan satu ruangan Banggar saja," paparnya.
Bahkan, kebutuhan renovasi toilet yang mencapai Rp 2 miliar, menurut Ronald terkesan dipaksakan. Pasalnya, untuk perawatan kebersihan tiap tahunnya, jasa cleaning service bisa mencapai Rp 15 miliar.
"Sekali lagi DPR telah melakukan pemborosan dengan tidak mengoptimalkan dan efisiensi setiap alokasi anggaran. Uang senilai Rp 2 miliar sebenarnya mampu untuk membuat 174 MCK di kampung yang miskin," sergahnya.