Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang mengkritik rencana pembongkaran ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR yang baru saja direnovasi.
Pius menyebut, pembongkaran kecil berupa pergantian kursi, lampu dan sound system di ruang Banggar penghematannya tidak jelas.
Klaim Badan Kehormatan DPR(BK DPR) yang mengatakan ada penghematan Rp 5,7 Milliar dari total proyek renovasi setelah pembongkaran ruangan Badan Anggaran, justru dipertanyakan.
"Nah itu yang enggak jelas. Mudah-mudahan termasuk mengganti duitnya. Kalau dibilang ada penghematan sebetulnya berarti uang kembali, kalau disebut penghematan berarti ada pengembalian sejumlah uang dari nilai barang impor itu dikurangi nilai barang yang dibeli sebagai pengganti seharusnya begitu kalau disebut penghematan, mohon dikonfirmasi ulang,"ujar Pius di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/2/2012).
Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan DPR(BK DPR) M. Prakosa mengatakan dalam pergantian sejumlah barang di ruangan Banggar DPR sehingga akan ada penghematan sejumlah Rp 5,7 Milliar.
Menurut Pius, pihak DPR justru harus mengeluarkan biaya lagi berupa fee cancelation dari total pembelian kursi, lampu dan sound system. Hanya saja soal itu kata Pius Sekjen DPR belum menyetujuinya karena masih menunggu audit BPKP.
"Dan kontraktor meminta Fee cancelation, 15 persen dari total pembelian,tetapi sekjen belum setuju karena menunggu audit BPKP. Semua dilakukan sesuai peraturan perundangan. Tapi fee cancelation masuk ke sekjen sebagai biaya tambahan yang dikeluarkan,"jelasnya.
Kendati demikian lanjut Pius dirinya yakin akan ada pengembalian uang atas pengembalian sebagian barang-barang di ruang Badan Anggaran DPR tersebut.
"Mungkin kembali, selisih dari biaya pembelian awal dan pembelian yang dilakukan hari ini. Yang pasti diganti kursi, lampu dan sound system (wireless). Kita tadi cuma dapat laporan kontraktor bersedia diganti, semua kursi pimpinan, kursi pimpinan di ruang pimpinan, lampu di ruang pimpinan,dan sound system(wireless),"jelas Pius.
Pius menambahkan kerugian dalam proyek ini ditanggung pihak kontraktor pelaksana. Selain harus mengganti sejumlah barang, kontraktor juga harus membayarkan kerugian dalam proyek ini.
"Saya enggak tahu hitungannya bagaimana, yang jelas yang rugi kontraktornya. Kontraktor berkurang keuntungan, kalau DPR enggak bakal rugi," pungkasnya.