Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seknas FITRA mengecam pernyataan pihak Istana yang menyatakan biaya untuk membeli pesawat bukan berasal dari utang luar negeri. Pernyataan seperti itu, menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi, meniadakan hasil audit BPK sebelumnya.
"Penyangkalan terhadap pembelian pesawat dari utang, sudah jelas menginjak-injak hasil BPK alias tidak menghargai hasil audit BPK," kata Ucok kepada tribun, Jumat (9/2/2012).
Menurutnya, pihak Istana tak tahu malu atas pembelian pesawat tersebut. Apalagi, uang pembelian merupakan uang negara yang seharusnya diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat.
"Padahal, kalau bulan 1-3, biasanya pemerintah hanya membayar gaji pegawai, kok tumben, untuk pembelian pesaewat sudah ada. Untuk itu, kami dari FITRA tetap meminta pengadaan pesawat supaya dibatalkan," ujarnya.
Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan memutuskan membeli pesawat Kepresidenan RI. Pembelian pesawat sudah dibicarakan dengan Komisi II DPR RI. Rencananya pesawat Kepresidenan RI jenis Boeing 737 ini akan tiba dan bisa digunakan pada 2013 mendatang.
"Proses pengadaan pesawat ini sudah jauh dan dilakukan pengkajian dari berbagai segi. Sampai pada kesimpulan membeli pesawat. Rencana ini sudah lama," kata Sekertaris Kementerian Sekretaris Negara, Lambok Nahatan.
Dia membantah dana untuk membeli pesawat diambil dari utang luar negeri. "Tidak ada pemikiran itu. Untuk membeli pesawat utang dulu. Ini dananya bersumber dari APBN," kata Lambok.
Dia mengatakan ada semacam pemikiran diluar seolah-olah dana membeli pesawat Kepresidenan RI ini akan mengurangi dana untuk pendidikan.
"Ini juga kurang pas karena pengadaan pesawat ini tidak pernah mengganggu dana untuk pendidikan. Karena, bahwa untuk kebutuhan pendidikan sudah dijamin oleh konstitusi kita," kata dia.